Kejati Riau Kembalikan Penggunaan Aset Pemkab Kampar Tidak Sesuai Peruntukan

RIAU1.COM - Pengembalian aset daerah Pemerintah Kabupaten Kampar sebanyak 156 smartphone dan 4 unit mobil dinas, diterima Pj Bupati Kampar H. Hambali,  yang diserahkan Kepala Kejati Riau Akmal Abbas.

Penyerahan aset ini merupakan hasil tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang.

Pj Bupati Kampar Hambali mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih atas pengembalian aset yang telah diserahkan oleh Kejati Riau ke Pemda Kampar, ini merupakan bagian dari pengawasan dan kewajiban pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah khususnya Kabupaten Kampar. 

Pj Bupati Kampar Hambali mengapresiasi langkah Kejati Riau dalam mengembalikan aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Dirinya berjanji akan memperbaiki mekanisme dan pengelolaan aset di Kabupaten Kampar agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami sangat berterima kasih atas bantuan Kejati Riau atas keselamatan aset daerah Kampar. Kami kedepannya akan memastikan bahwa seluruh aset daerah bisa dikelola dengan baik dan sesuai peruntukannya, oleh sebab itu kami minta agar terus diberikan pembinaan dan ayoman untuk Kampar yang lebih baik lagi,"kata Hambali.

Sementara itu, Kepala Kejati Riau Akmal Abbas, menjelaskan bahwa penyitaan aset ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan smartphone untuk seluruh kepala dinas, badan dan camat se-Kabupaten Kampar tahun 2019-2024.

"Setelah dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan, kami menemukan bahwa pengadaan ini memang benar adanya dan barangnya tersedia. Namun, ditemukan ketidaksesuaian peruntukan, di mana 156 unit smartphone ternyata dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, seperti ASN yang telah pindah tugas, pensiunan, dan mantan anggota DPRD,"kata dia.

Menurut Akmal Abbas, meski tidak ditemukan unsur korupsi, tindakan ini merupakan bentuk pengawasan Kejati Riau terhadap tata kelola aset pemerintah daerah agar lebih tertib dan transparan.

Sementara itu Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Riau, Zikrullah, menambahkan bahwa pengembalian aset ini merupakan bagian dari upaya untuk menertibkan dan mengembalikan barang-barang milik negara yang dikuasai tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

"Ke depannya, pengawasan terhadap pengelolaan aset akan semakin diperketat,"sebut dia.

Kemudian ZIkrullah juga mengatakan, langkah ini dilakukan setelah dilakukan pengusutan oleh Pidsus berdasarkan Surat Perintah Tugas, "Kami akan terus memantau agar kejadian seperti ini tidak terulang,"tukasnya.*