Capaian PAD Kampar Masih Jauh Dari Target

14 Oktober 2024
Rakor Pemkab Kampar bahas PAD tahun 2024

Rakor Pemkab Kampar bahas PAD tahun 2024

RIAU1.COM - Pj Bupati Kampar Hambali menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi perizinan, Senin (14/10/2024) guna membahas target dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas terkait tersebut seperti Plt Kadis DPMPTSP Miko, Kepala Dinas LH Yuricho Efril, Kadis PU Perkim Hanif, Plt Kadis Pernaker Sasminedi.

Untuk diketahui bahwa Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) yaitu perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan, renovasi, perawatan, atau perubahan bangunan gedung. 

PBG berfungsi sebagai perizinan dan pelaporan pembangunan gedung, ini sangat penting bagi seluruh usaha, maupun korporasi yang beroperasi diseluruh wilayah Indoensia. 

Dalam arahannya, Hambali minta kepada dinas terkait untuk mencari cara terbaik dan terbaru dalam menyelesaikan perusahaan atau usaha lainnya
yang bergerak di wilayah Kabupaten Kampar.

"Cari cara yang tidak memberatkan orang, tidak merugikan daerah, serta sesuai dengan aturan yang berlaku dalam melakukan kerja sama yang baik
dengan pihak pengusaha, dan pihak investastor di Kampar,"kata Hambali.

"Apa permasalahan, apa langkah-langkah yang mesti dilaksanakan. Karena kita punya target PAD dan target investasi, kalau bisa di tahun depan lebih dari target yang kita rencakan atau minimal 10 miliar,"sebut Hambali.

Sementara itu Plt Kepala Dinas PM-PTSP Miko, selaku pusat perizinan menyampaikan bahwa target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kampar tahun 2024 sebesar Rp 8 miliar, namun sampai saat ini per Oktober 2024 baru mencapai Rp 5,4 miliar atau (60%) dengan sisa waktu 2,5 bulan lagi.

"Dalam perizinanan sendiri, saat ini masih ada terdapat sebanyak 500 pemohon PBG masih proses di Dinas PU PR. Apabila ini selesai, maka sebanyak 500 dikali 5 juta saja sudah 25 miliar nantinya PAD terkumpul."ucap Miko.

Sementara itu, Miko juga menyebut bahwa investasi di Kampar untuk tahun 2024 menargetkan lebih kurang Rp 9,9 triliun. Sementara itu saat ini baru tercapai target lebih kurang Rp 6 triliun.*