Bandara Ibrahim Nasir di Maladewa (planelandings.com)
RIAU1.COM - Pemerintah Maladewa secara resmi melarang masuknya warga negara Israel ke wilayahnya, dalam langkah yang disebut sebagai bentuk “solidaritas tegas” terhadap rakyat Palestina.
Keputusan ini diumumkan pada hari Selasa, 15 April 2025 dan langsung diratifikasi oleh Presiden Mohamed Muizzu setelah disetujui oleh parlemen.
“Pengesahan tersebut mencerminkan sikap tegas pemerintah dalam menanggapi kekejaman dan tindakan genosida yang terus berlanjut yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina,” tulis kantor Presiden Muizzu dalam pernyataan resminya, seperti dimuat AFP.
“Maladewa menegaskan kembali solidaritasnya yang kuat terhadap perjuangan Palestina," tegasnya lagi.
Juru bicara kantor kepresidenan menyampaikan bahwa larangan ini akan segera diterapkan.
Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya tekanan dari partai oposisi dan beberapa sekutu pemerintah agar Maladewa mengambil sikap tegas terhadap agresi Israel di Gaza.
Maladewa, yang dikenal sebagai destinasi wisata eksklusif dengan pantai berpasir putih dan laguna biru yang menakjubkan, sebelumnya pernah mencabut larangan masuk terhadap warga Israel pada awal 1990-an dan sempat memulihkan hubungan pada tahun 2010.
Namun, ketegangan akibat perang Gaza yang kembali pecah pada Oktober 2023 membuat kebijakan itu dikaji ulang.
Data pariwisata menunjukkan bahwa hanya 59 wisatawan asal Israel yang mengunjungi Maladewa pada Februari lalu, dari total 214.000 kedatangan wisatawan asing lainnya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel tahun lalu telah mengimbau warganya untuk menghindari perjalanan ke Maladewa, menyusul eskalasi konflik di Gaza.
Menurut data terbaru, lebih dari 50.000 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai pada Oktober 2023, setelah serangan besar-besaran oleh kelompok Hamas ke wilayah Israel yang menewaskan lebih dari 1.200 orang, mayoritas warga sipil.
Langkah Maladewa ini diperkirakan akan memicu reaksi internasional, namun bagi pemerintah negara kepulauan tersebut, ini adalah bentuk komitmen moral terhadap nasib rakyat Palestina.*
