Ilustrasi/net
RIAU1.COM - Ribuan warga Pakistan berisiko tidak dapat menunaikan ibadah haji. Penyebabnya karena pemerintah Pakistan dilaporkan keliru menyetorkan uang yang telah dibayar jamaah untuk perjalanan tersebut ke rekening Arab Saudi yang salah.
Awal pekan ini, Ketua Komite Tetap Urusan Agama dan Kerukunan Antar-Agama Pakistan, Malik Muhammad Aamir Dogar, mengonfirmasi kesalahan tersebut. Ia menyebut insiden itu sebagai salah satu 'skandal terbesar' dalam sejarah negara tersebut.
Dogar meminta pemerintah untuk menjelaskan mengapa sekitar 50 juta riyal Saudi (13,3 juta dolar AS) secara keliru ditransfer ke rekening yang dilaporkan terkait dengan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), bukan ke Kementerian Haji Arab Saudi. Penerima dana yang sebenarnya masih belum jelas.
"Ini bukan hanya tentang uang," kata Dogar seperti dilansir Republika dari laman MEE.
“Ini tentang mimpi dan keyakinan 67.000 warga Pakistan yang mungkin kini tertinggal."
Ia meminta agar pihak yang bertanggung jawab dapat diidentifikasi. Apakah kesalahan itu ada di kementerian atau di antara operator swasta yang menjual paket haji.
“Jika haji tidak dapat dilaksanakan, uangnya harus dikembalikan. Kami akan menilai apakah ada keuntungan yang diperoleh dari uang para jamaah,” katanya menekankan.
Menanggapi pertanyaan Dogar, Sardar Muhammad Yousaf, menteri federal urusan agama dan kerukunan antarumat beragama, menyatakan penyesalannya dan meyakinkan komite bahwa upaya sedang dilakukan untuk mendapatkan kembali dana tersebut.
“Uang yang disalurkan melalui sistem akan dikembalikan. Kami telah mengamankan 10.000 slot tambahan, dan diskusi sedang berlangsung untuk mendapatkan lebih banyak tempat,” kata Yousaf.
Insiden tersebut semakin memperparah krisis yang berkembang di Pakistan atas penanganan haji oleh pemerintah. Ribuan orang masih dalam ketidakpastian mengenai apakah mereka akan dapat melaksanakan haji tahun ini.
Setiap tahun, Arab Saudi mengalokasikan kuota slot haji ke negara-negara di seluruh dunia. Tahun ini, dokumen pemerintah Pakistan menunjukkan bahwa Riyadh telah memberikan sekitar 179.210 tempat kepada negara tersebut.
Dari jumlah tersebut, pejabat pemerintah menyediakan 89.605 tempat untuk penyedia swasta. Sementara Riyadh memberikan tambahan 10.000 tempat kepada otoritas Pakistan.
Namun, operator swasta hanya mampu mengisi 23 ribu tempat dari jatah yang diberikan. Mereka menyalahkan sistem daring pemerintah Saudi atas kekurangan tersebut.
Sementara itu, pejabat Pakistan menuduh operator swasta sengaja menunda proses tersebut.
Pada saat artikel ini ditulis, Yousaf belum menanggapi permintaan Middle East Eye untuk memberikan komentar.
Kesalahan tersebut mungkin juga berdampak pada warga negara Pakistan yang memiliki kewarganegaraan ganda di Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan yang telah mendaftar haji melalui portal Pakistan.
Ribuan orang telah mengandalkan rute tersebut sejak Arab Saudi mengambil alih sistem pemesanan haji untuk negara-negara termasuk Inggris dan AS. Namun, kesalahan pemerintah Pakistan juga membahayakan haji mereka karena mereka menunggu kabar dari operator perjalanan mereka.*
