Presiden AS Donald Trump/Reuters
RIAU1.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menghapuskan 'ideologi transgender' dari militer. Hal ini berpotensi menjadi kemunduran besar bagi hak-hak lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ).
CNNIndonesia melansir AFP, perintah tersebut ia tanda tangani pada Senin (27/1)/
"Untuk memastikan bahwa kita memiliki kekuatan tempur yang paling mematikan di dunia, kita akan menyingkirkan ideologi transgender dari militer kita," kata Trump pada pertemuan Kongres Partai Republik di Miami.
Trump sebelumnya telah berjanji untuk menerapkan kembali larangan terhadap pasukan transgender. Namun belum jelas langkah spesifik apa yang akan dituangkan dalam peraturan baru tersebut.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan perintah itu akan mencakup "penghapusan radikalisme gender di militer."
Warga Amerika transgender telah menghadapi berbagai perubahan kebijakan terkait pelayanan militer dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya pemerintahan Demokrat berupaya mengizinkan mereka untuk melayani secara terbuka.
Militer AS mencabut larangan bagi tentara transgender melayani di angkatan bersenjata pada 2016 lalu di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama pada masa jabatan keduanya.
Di bawah kebijakan itu, tentara transgender yang sudah melayani diperbolehkan untuk melakukannya secara terbuka, dan penerimaan rekrut transgender dijadwalkan dimulai pada 1 Juli 2017.
Namun saat Trump menjabat sebagai presiden AS di periode pertamanya mulai 2017, Trump menunda kebijakan tersebut hingga 2018 sebelum akhirnya memutuskan untuk membalikkan kebijakan itu sepenuhnya.
Trump mengklaim bahwa tentara transgender mengganggu, mahal, dan merusak kesiapan militer serta kebersamaan di antara prajurit.
Setelah itu, Joe Biden pada 2021 memperbolehkan transgender masuk militer AS. Ia mengatakan bahwa mengatakan bahwa semua warga Amerika yang memenuhi syarat untuk melayani seharusnya dapat melakukannya.
Meskipun jumlah tentara transgender di militer AS relatif kecil yakni sekitar 15 ribu dari lebih dua juta anggota layanan berseragam, pemecatan mereka akan mengurangi kekuatan militer AS pada saat negara tersebut sudah menghadapi kesulitan dalam merekrut personel baru.*
