Moeldoko Mengatakan Indonesia Tidak Akan Ikut Campur Dalam Urusan Muslim Uighur di Cina

RIAU1.COM - Indonesia tidak akan mencampuri dugaan penganiayaan terhadap Muslim Uighur di Tiongkok, kata seorang penasihat presiden mengatakan, dalam pernyataan terbaru untuk menunjukkan tekanan Tiongkok terhadap negara mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kepada wartawan, Senin, bahwa pemerintah tidak akan turut campur dalam bisnis negara lain, membingkai penderitaan orang Uighur sebagai urusan dalam negeri Cina.

"Setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengelola warganya sendiri, sehingga pemerintah Indonesia tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Cina," kata Moeldoko di kantornya di Jakarta, seperti dikutip oleh Tempo.co.

Pernyataannya itu muncul setelah pengawasan baru terhadap beberapa kelompok Muslim terbesar di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena menerima kemajuan pemerintah Cina dalam dugaan penahanan orang Uighur, minoritas yang berbeda dari etnis China Han

Sebuah laporan Wall Street Journal baru-baru ini menuduh bahwa organisasi-organisasi itu telah "dibujuk" oleh pemerintah China untuk tetap diam mengenai masalah ini dengan mensponsori kunjungan ke wilayah Xinjiang, lokasi kamp "pendidikan ulang" Uighur yang kontroversial.

Beijing membantah tuduhan pelanggaran HAM terhadap warga Uighur.

Pendapat di Indonesia terbagi tentang cara terbaik untuk mendekati situasi, di tengah-tengah diskriminasi yang dirasakan minoritas Muslim di seluruh dunia.

Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa dalam kasus Uighur, organisasi itu bersikeras pemerintah harus adil, bahkan ketika hubungan dengan negara-negara lain menjadi rumit.

Jika ada diskriminasi yang terlibat, kata Haedar, Indonesia harus bertindak sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. "Kami meminta agar Indonesia mengambil sikap tegas," kata Haedar di Yogyakarta, Minggu.

Namun, Moeldoko bersikeras pemerintah tidak akan terlibat. "Saya pikir itu diterima secara internasional untuk tidak ikut campur dalam urusan negara lain," katanya.

R1/DEVI