Abrasi di Sungai Indragiri
RIAU1.COM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, Sabtu (13/8/2022).
Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau kondisi tepian Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri sekaligus menanam pohon bersama Menteri LHK Siti Nurbaya yang dipusatkan di Teluk Erong Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
Kedatangan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Gubri Syamsuar disambut Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Rezita Meylani Yopi dan Forkopimda Inhu beserta jajaran. Rombongan disambut dengan menyematkan songket dari suku asli Talang Mamak.
Saat tiba di lokasi, Menteri LHK Siti Nurbaya memuji keindahan Kabupaten Indragiri Hulu. Menurutnya, Kabupaten Indragiri Hulu merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.
"Saya dan Pak Gubernur akhirnya sampai juga ke Indragiri Hulu. Dan diperjalanan saya pelajari kiri-kanan, kiri-kanan, ini kabupaten yang indah dan yang bagus," kata Menteri LHK.
Untuk menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan ini, Menteri LHK mengatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau sangat mendukung kegiatan ini. Hal ini penting sebagai upaya merehabilitasi lahan kritis di sepanjang DAS Indragiri.
"Saya percaya pemerintah pusat dan Pak Gubernur akan mendukung pemerintah daerah dan masyarakat Indragiri Hulu," sebutnya.
Sementara itu, Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi melaporkan bahwa sungai Indragiri yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 5.374 km² atau 69 persen terhadap luas Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan total panjang sungai segmen Indragiri Hulu 189,41 kilometer.
Dalam kesempatan ini, Menteri LHK dan Gubernur Riau beserta rombongan didaulat secara simbolis turut menanam bibit pohon. Bibit tanaman tersebut terdiri dari ketapang, matoa dan mahoni sebanyak 200 lubang tanam.
Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK, Bank Pesona sebanyak 50 juta per KPH untuk empat kelompok Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).*
