Ketua DPC PKB Inhu, Dodi Irawan (tengah) bersama insan pers inhu foto bersama usai menggelar jumpa pers, Selasa 29 September 2020 malam kemarin.
RIAU1.COM - Terkait penolakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun anggaran 2020 oleh 26 anggota DPRD Inhu, Ketua DPC PKB Inhu, Dodi Irawan angkat bicara.
Menurut Dodi, bahwa RAPBD Perubahan tahun anggaran 2020 itu tidak berpihak kepada masyarakat. Sehingga 5 dari 7 fraksi di DPRD Inhu dengan tegas menolaknya.
Dodi Irawan kepada awak media, Selasa 29 September 2020 malam kemarin menegaskan, pihaknya berharap agar masyarakat dapat memahami hal tersebut.
"Kita menilai banyak kejanggalan dalam pengajuan RAPBD Perubahan tahun anggaran 2020," tegasnya.
Dikatakan Dodi, bahwa pada saat pembahasan RAPBD Perubahan tersebut banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mengetahui adanya penambahan anggaran yang nilainya sangat fantastis. Seperti pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Inhu.
“Saat ini tengah dilakukan belajar dari rumah atau daring di sekolah-sekolah. Namun dalam pengajuannya oleh OPD tersebut, tidak ada anggaran penunjang daring seperti bantuan pulsa atau paket internet,” tegas Dodi.
Begitu juga di OPD lainnya seperti Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Ketahanan Pangan.
"Seharusnya ada anggaran yang dapat menunjang perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini," imbuhnya.
Berikut 5 fraksi yang menolak RAPBD Perubahan tahun anggaran 2020, antara lain Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gabungan Demokrat Karya Nurani Pembangunan.
Sedangkan 2 fraksi yang menerima, yakni Fraksi Golkar dan Fraksi Gabungan Amanat Restorasi Indonesia.
