KPU Inhu Minta Tambah Anggaran Rp15,5 Miliar, Komisi IV DPRD Suharto: Itu Tidak Relevan dan Realistis
anggota Komisi IV DPRD Inhu, Suharto
RIAU1.COM - Perihal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) minta tambah anggaran Rp15,5 Miliar, anggota DPRD Inhu sebut tidak relevan dan realistis.
Pernyataaan itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Inhu, Suharto kepada awak media, Ahad 14 Juni 2020.
"Jika menilik kondisi geografis kita dan kabupaten tetangga yang juga sudah mengajukan. Nilai yang diajukan KPU itu tidak realistis dan relevan," tegasnya.
Menurutnya, kritikan konstruktif yang dilayangkan ke KPU Inhu sudah ada landasan teorinya melihat kondisi geografis Kabupaten Inhu saat ini.
Menurut catatannya, jika menilik kabupaten tetangga yakni Kabupaten Pelalawan yang hanya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp4,9 miliar dengan jumlah TPS, keseluruhan sebanyak 850 ini lebih realistis dan relevan.
"Jika mereka hanya mengajukan Rp4,9 miliar dan dibagikan dengan jumlah TPS mereka, maka akan mendapatkan tambahan anggaran disetiap TPS sebesar Rp5,7 juta," kata dia.
"Lantas bagaimana dengan Kabupaten Inhu sendiri," kata dia, sembari bertanya dengan media ini.
Suharto menjelaskan, untuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pemkab Inhu sendiri sudah menghibahkan anggaran Rp27,6 miliar.
"Jika Rp27,6 miliar itu dibagikan dengan jumlah TPS yang sebelum pandemi corona sebanyak 882 TPS, maka masing-masing TPS mendapat anggaran Rp31 juta. 'Cukup besarkan," ujarnya.
Namun angka ini masih relevan dan realistis, karena anggaran itu dipergunakan dari awal tahapan pilkada hingga akhir penggunaannya. Lantas bagaimana pengajuan anggaran KPU Rp15,5 miliar yang dinilai tidak realistis itu," tanya dia.
Sambil menatap buku catatan kecil miliknya yang penuh dengan guratan tinta anggota DPRD tiga periode ini lebih dalam menjelaskan.
"Jika memang menurut kalkulasi yang diajukan oleh KPU mendapat tambahan sekitar 168 TPS, dengan jumlah pengajuan anggaran sekitar Rp15,5 miliar untuk perhelatan pilkada ditengah pandemi. Hal itu masih tidak realistis dan berlebihan," jelasnya.
"Jika sebelumnya sesuai NPHD tiap TPS di Inhu mendapat anggaran sebesar Rp31 juta, lalu dikalikan dengan penambahan jumlah TPS sebanyak 168 hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp5,2 miliar, lalu relevankah pengajuan KPU Inhu tersebut. Bicara penambahan anggaran KPU dimasa pandemi itu wajib kita menambahkannya, namun haruslah relevan melihat kondisi geografis kita sendiri," tuturnya.
Dengan anggaran yang diajukan oleh KPU Inhu itu, lagi-lagi itu tidak relevan. Bahkan, nyaris dua kali lipat sudah anggaran yang diajukan KPU Inhu ini untuk Pilkada Inhu 2020.
Menurut dia, jika peruntukkanya untuk pembelian APD itu sah-sah saja. Lalu sepeti apa besar satuan harganya ini yang perlu diawasi semua pihak.
Hal ini sehubungan juga trend positif corona di Kabupaten Inhu yang tidak lagi, begitu pula dengan PDP jjuga ODP yang terus mengalami penurunan.
"Kurang realistis, dan akan kita lihat dulu mata anggaran mereka itu apa saja. Memang pada dasarnya kita setuju saja dengan adanya penambahan anggaran itu akan tetapi jika memang ada nilai yang mubazir atau anggaran yang tidak perlu kami akan pastikan mencoret, dan sesuai dengan peruntukanya," tuturnya.
