Ketua KPU Inhu Yenni Mairida
RIAU1.COM - Ketua KPU Inhu Yenni Mairida SE MM mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mengusulkan atau merekomendasikan nama-nama untuk menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa yang kekurangan.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Kordinasi (Rakor) di Aula Kesbangpol Kabupaten Inhu, Kamis 5 Maret 2020 pagi tadi.
Menurut Yenni, bila kuota PPS tidak terpenuhi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Desa (Kades) setempat. "Bila masih kurang kita akan import petugas PPS nya dari desa terdekat," jelasnya.
Menyoal kekurangan surat suara yang bisa menimbulkan potensi konflik, Yenni menegaskan, KPU Inhu akan melakukan pencetakan surat suara sejak dini.
"Kita belajar dari pengalaman pada Pilkada Inhu tahun 2019 lalu. Sebab, pengadaan surat suara domainnya KPU Pusat. Sedangkan untuk Pilkada Inhu tahun 2020, pengadaan surat suara dari KPU Inhu," terang Yenni.
Yenni menambahkan, bahwa perencanaan dan penjadwalan akan mereka rencanakan sedini mungkin. Hal itu dilakukan untuk menghindari keterlambatan dalam penghitungan surat suara sebelum disalurkan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Inhu, Dedi Risanto mengatakan, bahwa tata letak geografis sejumlah wilayah Kabupaten Inhu, juga bisa menjadi potensi konflik.
Pasalnya letak wilayah yang berjauhan serta akses yang terbatas, sehingga sering membuat penyaluran logistik Pilkada terkendala.
Penulis: R1/Yuzwa
