Rakor penanganan inflasi di Inhil
RIAU1.COM - Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah kembali diikuti Bupati Indragiri Hilir, H.M Wardan melalui video conference awal pekan ini.
Rakor dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo, turut juga diikuti Forkompinda Inhil, Kepala BPS Tembilahan serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Indragiri Hilir.
Berdasarkan hasil pemantauan BPS, kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Oktober 2022 terjadi deflasi sebesar 0,70% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,31.
Semenara untuk tingkat inflasi tahun kalender Oktober 2022 sebesar 3,61% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2022 terhadap Oktober 2021) sebesar 4,26%.
Atas keberhasilan dalam upaya penanganan inflasi daerah tersebut, Pemkab Inhil diaprsiasi Wamendagri RI.
Pada kesempatan itu bupati HM Wardan memaparkan beberapa strategi dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir, diantaranya optimalisasi TPID dalam memantau dan menentukan isu prioritas, serta langkah strategi yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi setiap bulan.
"Juga mengaktifkan satgas pangan daerah, melaporkan harga dan ketersedian komoditas kepada kepala daerah. Menjaga jalur distribusi barang," kata dia.
Lalu, sambung dia menyediakan pasar pengendalian inflasi. Menjaga stabilitas komunikasi masyarakat. BPS mengolah dan mempublikasikan informasi angka inflasi Kabupaten setiap bulannya.
"Serta juga optimalisasi jaringan pengaman sosial bagi masyarakat, gerakan tanam pangan cepat panen dan optimalisasi potensi daerah," papar dia.*
