Kelapa
RIAU1.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menilai buruknya kondisi perkebunan buah kelapa di Indragiri Hilir disebabkan banyaknya beban dan kewenangan yang dipikul oleh daerah ditengah keterbatasan anggaran yang mereka miliki.
Ini dilihat dari kondisi perkebunan kelapa milik penduduk yang tidak lagi bisa menghasilkan buah dengan baik akibat tercemar air laut asin yang mengakibatkan hilangnya mata pencarian penduduk.
"Tidak semudah yang kita bayangkan. Fungsi pelayanan itu kan sama. Ada urusan Kabupaten, tapi Kabupaten punya skala prioritas. Dilemparkan ke Provinsi, mereka juga miliki skala prioritas sesuai dengan urusan mereka masing-masing," ujar Hijazi, Selasa, 29 Januari 2019.
Meskipun kondisinya seperti saling lempar-lemparan, mereka berjanji akan tetap berkoordinasi dengan Kabupaten untuk segera menyelesaikan masalah ini.
"Tapi nanti kita pasti akan koordinasi dengan Kabupaten untuk masalah ini. Meskipun kita kemaren sudah undang mereka untuk buat rapat. Bahkan tadi malam malah saya baru balik dari Inhil. Saya tawarkan untuk rapat. Tapi pejabat nya malah gak ada. Bupati ke Bandung, Sekda ke Kuansing," sebutnya.
Disinggung soal isu terkait larangan ekspor buah kelapa, Hijazi mestikan bahwa masyarakat sampai hari ini masih bisa melakukan ekspor ke beberapa negara tetangga. Seperti Malaysia dan Singapura.
"Kalau untuk larangan ekspor, Saya juga sudah duduk dengan Bea Cukai setempat. Tidak ada larangan ekspor tuh. Asal ada surat edaran dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri," tambahnya.
