Ketua Umum PPP Romahurmuziy Kena OTT KPK Diduga Terkait Jual Beli Jabatan di Kemenag
Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
RIAU1.COM - Heboh, Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy yang juga anggota DPR, terkena OTT KPK bersama lima orang lainnya.
Menurut KPK kasusnya diduga terkait jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Baik di pusat maupun daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk) menangkap lima orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan di Jawa Timur, Jumat (15/3/2019).
Operasi senyap itu berkaitan dengan jual-beli jabatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan memang benar tim penyidik KPK sebelumnya ditugaskan untuk melakukan kegiatan OTT tadi pagi hingga siang hari di Jatim.
"Kami mendapatkan informasi akan ada transaksi yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Kemudian, tim penyidik KPK mengamankan 5 orang setelah diduga terjadi transaksi yang kesekian kalinya," kata Febri, Jumat (15/3/2019) sore, seperti dilansir bisnis.com.
Menurut dia, kelima orang yang ditangkap itu berasal dari unsur DPR RI, swasta, dan pejabat daerah di Kementerian Agama.
Saat ini, kelimanya masih berada di Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut dan direncanakan dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta, pada malam ini.
Febri juga belum bisa memberikan nama-nama yang terjerat OTT KPK dan akan dijelaskan saat konferensi pers pada malam atau pada Sabtu esok.
Febri juga mengatakan saat OTT, KPK mengamankan sejumlah uang dengan pecahan ratusan ribu rupiah yang bagian dari transaksi.
"Diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama baik di pusat ataupun di daerah, tapi tentu kami perlu mendalami lebih lanjut informasi-informasi tersebut dan KPK belum bisa menyebutkan siapa saja orang-orang yang diamankan," katanya.
Sementara itu selain menjadi anggota DPR RI dari PPP, Romahurmuziy juga sebagai salah seorang pengurus Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.
Cawapres Ma'ruf Amin saat diminta tanggapannya oleh wartawan atas penangkapan Romahurmuzy mengatakan cukup prihatin.
"Namun itu bukti bahwa Pemerintah saat ini tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. Pemerintah tidak akan intervensi, " kata Ma'ruf Amin.
R1/Hee
