Angka pernikahan di China turun ke rekor terendah/Net
RIAU1.COM - Angka pernikahan di China turun ke rekor terendah pada tahun 2024, meskipun pemerintah sudah berupaya mendorong kaum muda untuk menikah dan memiliki bayi guna menghentikan penurunan demografi di negara itu.
Sekitar 6,1 juta pasangan mendaftarkan pernikahan mereka pada tahun 2024, turun 20,5 persen dari tahun sebelumnya, menurut data yang dirilis Sabtu oleh Kementerian Urusan Sipil China. Angka ini merupakan rekor terendah sejak kementerian mulai merilis statistik pada tahun 1986.
Adapun angka pernikahan yang rendah melanjutkan tren dari dekade sebelumnya yakni pada 2013, yang tercatat hanya 13 juta perkawinan. Jumlah perkawinan di China sempat pulih pada 2023, tetapi kembali menurun saat pembatasan COVID-19 dicabut.
Angka pernikahan yang rendah juga sejalan dengan populasi China yang terus menyusut selama tiga tahun berturut-turut. Jumlah usia produktif di China antara 16-59 tahun juga menurun sebanyak 6,83 juta pada 2024. Sementara itu, jumlah penduduk dari kelompok usia lanjut justru meningkat 22 persen.
Pemerintah China bahkan telah meluncurkan serangkaian kebijakan mulai dari insentif finansial, pernikahan massal, membatasi tradisi mahar, hingga kampanye propaganda untuk mendorong kelompok muda menikah.
Sejak 2022, Asosiasi Keluarga Berencana China juga meluncurkan program menciptakan "budaya perkawinan dan melahirkan era baru." Namun, program ini tak cukup menarik minat warga China.
Sejumlah warga China memilih untuk menunda pernikahan karena biaya hidup yang terus melonjak, dukungan kesejahteraan ekonomi yang minim, pasar kerja yang tipis, hingga budaya patriarki yang mengakar.
Penurunan angka kelahiran, menurut pakar, juga karena kebijakan wajib satu anak China yang berlangsung selama puluhan tahun.
Sementara itu, data yang dirilis pada hari Sabtu yang dimuat Detik, juga menunjukkan sedikit peningkatan angka perceraian di China. Tahun lalu, hampir 2,6 juta pasangan mendaftarkan perceraian, meningkat 28.000 dari tahun 2023
China telah memberlakukan masa "tenang" selama 30 hari bagi orang yang mengajukan gugatan cerai sejak tahun 2021, meskipun ada kritik bahwa hal itu dapat mempersulit perempuan untuk meninggalkan pernikahan yang rusak atau bahkan penuh kekerasan.*
