Peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2026
RIAU1.COM - Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2026 dibuka Wali Kota, H Paisal.
Kegiatan yang ditaja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai mengusung tema Penguatan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan.
Disampaikan Wali Kota, H Paisal bahwa FKP Ranwal RKPD ini merupakan langkah awal dari serangkaian tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.
"Melalui forum inilah kami ingin menghimpun masukan dan saran penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Dumai tahun 2026, karena penyusunan RKPD ini sangat memerlukan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan," kata H Paisal.
Gagasan yang konstruktif dari para stakeholder, sebut dia, dapat bermanfaat dan berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan Wali Kota Dumai bahwa RKPD tahun 2026, memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan Kota Dumai dan merupakan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Dumai Tahun 2025-2026.
"Ini bukan pekerjaan mudah, dibutuhkan sinergi, kolaborasi, inovasi, diskusi serta proses panjang lainnya yang harus kita lalui. Salah satunya melalui konsultasi publik Rancangan Awal RKPD ini. Untuk itu, kami berpesan kepada seluruh perangkat daerah agar segera menyusun rancangan rencana kerja (Renja) yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026," tegas Wali Kota Dumai
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Dumai Budhi Hasnul dalam laporannya menjelaskan, forum konsultasi publik yang dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan Ranwal RKPD Dumai tahun 2026.
Ada empat prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2026, yakni pembangunan sumber daya manusia, penguatan landasan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berbudaya melayu, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Pelaksanaan FKP ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitment seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” sebut Budhi.*
