Mahfud MD Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Ahok Jadi Komisaris Utama PT Pertamina

24 November 2019
Prof Dr Mahfud MD.

Prof Dr Mahfud MD.

RIAU1.COM - Akhirnya Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama resmi diangkat menjadi Komisaris Utama BUMN PT Pertamina. 

Sebelumnya ada pro dan kontra di publik bahwa Ahok adalah mantan narapidana. 

Menanggapi persoalan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut tidak ada masalah hukum dengan penempatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Seperti dilansir CNN Indonesia, Minggu, 24 November 2019,  Menurut Mahfud, posisi itu bukan posisi politik yang terlarang bagi eks narapidana seperti mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

 

"Ahok di Pertamina ya ndak apa-apa. Kalau saya tanya hukum, ya tidak ada masalah hukum," kata Mahfud, di sela kunjungannya ke Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (23/11).


"BUMN itu bukan pilihan politik, itu badan hukum perdata," tambahnya.

Menurut Mahfud, yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, setiap warga negara, termasuk narapidana dan juga eks napi, tetap memiliki hak-hak keperdataan atau sipil.

"Orang yang sedang menyetujui hak-hak keperdataannya untuk hidup di masyarakat, termasuk orang bebas," kata Mahfud, yang juga merupakan guru besar Hukum Konstitusi dari Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Diberitakan sebelumnya, penempatan Ahok di menuai Pertamina polemik. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan menolak Ahok. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendapatkan pemilihan Ahok hanya akan membuat kegaduhan.

Menanggapi penentangan itu, Mahfud tak mau ambil pusing. Menurutnya, kritikan itu wajar.

"Nah, jika setuju tidak setuju, itu biasa saja. Orang jadi ketua RT saja, ada yang setuju ada yang tidak setuju," kata dia.


"Ya biarin aja nanti kan selesai sendiri," imbuh Mahfud.

 

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Ahok, mantan terpidana kasus penodaan agama, sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). 

Ia beralasan butuh orang bertipe pendobrak seperti Ahok untuk membenahi perusahaan minyak itu.

R1 Hee.