Rembuk Stunting Pemkab Bengkalis
RIAU1.COM - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bengkalis menggelar Rembuk Stunting awal pekan ini.
Rembuk ini dibuka Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setdakab Bengkalis, H. Bustami HY. Dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Kajari Bengkalis, Ketua Baznas Bengkalis dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Bengkalis.
H Bustami mengatakan, selama ini upaya percepatan penurunan stunting dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh stakeholder, namun ternyata hasil kerja keras tersebut tidak selaras dengan hasil survei kesehatan yang telah dirilis oleh pemerintah pusat di mana prevalensi stunting di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 17,9% dari tahun 2022 sebesar 8,4%.
Sebab itu, dia menegaskan kepada TPPS Kabupaten Bengkalis agar memperkuat sinergisitas dan kolaborasi agar angka frevalensi stunting tahun 2024 sebesar 14% wajib dicapai.
"Kami tegaskan mulai hari ini semua lini harus bergerak untuk melakukan percepatan penurunan stunting agar kita tetap bisa membangun generasi masa depan Kabupaten Bengkalis menjadi generasi yang unggul, berdaya saing dan berkualitas mengingat tahun 2024 hanya tinggal lebih kurang 7 bulan saja," tutur dia.
Melalui rembuk stunting ini, dia juga menyampaikan beberapa langkah yang harus ditindak lanjuti dalam upaya percepatan penurunan stunting terutama kepada TPPS Kabupaten Bengkalis, kecamatan, desa dan kelurahan.
"Pertama kami minta memaksimalkan posyandu di wilayahnya masing-masing untuk melakukan penimbangan, bagi masyarakat yang tidak membawa balita ke posyandu agar lakukan sweeping, kami minta pastikan betul data menimbang valid dan dilaporkan," tegasnya.
Kemudian dia juga minta untuk memastikan tidak terjadinya kasus stunting baru namun tetap melakukan intervensi seperti yang telah dilakukan kepada sasaran usia 24 sampai 59 bulan.
Selanjutnya juga diminta fokus intervensi pada cakupan layanan yang masih rendah dan pada lokasi fokus tepat sasaran tempat lokasi penanganan dan tepat anggaran.
"Lakukan intervensi perubahan perilaku kepada masyarakat karena stunting tidak semata-mata hanya dikarenakan faktor ekonomi sehingga terjadinya kekurangan asupan gizi akan tetapi juga dengan pola asuh dan pemahaman masyarakat juga memiliki pengaruh,"papar dia.*
