Pjs Bupati Bengkalis Instruksikan Camat Siapkan Siapkan Homestay di Pulau Rupat

RIAU1.COM - Pjs Bupati Bengkalis Akhmad Sudirman Tavipiyono dihadapan Kepala Desa dan Pj Kepala Desa se-Kecamatan Rupat Utara mengatakan bahwa Pulau Rupat telah menjadi program pemerintah pusat dalam pengembangan wisata pantai.

"Jika sudah dicanangkan pemerintah pusat melalui menterinya, tentu banyak hal yang harus kita perhatikan dan kita persiapkan. Untuk itu saya berharap seni budaya dan kearifan lokal di pulau ini harus kita gali," ujar Pjs Bupati Bengkalis, Senin 11 November 2024.

"Kami juga mengintruksikan kepada Camat agar mempersiapkan homestay dan penginapan. Jangan ada di Pulau Rupat ini berdiri hotel bintang tiga. Karena jika berdiri hotel bintang tiga di objek wisata kita, maka pengusaha homestay dan wisma akan redup. Yang boleh berdiri di pulau ini harus hotel berbintang lima," sambung Tavip.

Lebih lanjut Tavip mengatakan, Program Bupati 1 miliar 1 desa, 1 kelurahan dan 1 Kecamatan, diyakini mampu yakin untuk berbuat dalam mengembangkan potensi wisata.

"Apalagi Pulau Rupat sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Makanya pemerintah pusat sangat memperhatikan wisata yang ada di pulau terluar ini," sebutnya.

Disamping itu, Tavip mengungkapkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 mendatang, Kecamatan Rupat Utara akan dilaksanakan Kharisma Event Nasional (KEN). Sehingga sudah tentu pesertanya dari berbagai negara. 

"Kita harus siap, karena ini peluang yang sangat baik bagi masyarakat terkhusus Pemerintah Kabupaten Bengkalis,"tutur Tavip.

Untuk memperkuat komitmen terhadap wisata di pulau terluar ini, beberapa waktu yang lalu Pjs Bupati Bengkalis sudah melaksanakan pengusulan pembentukan Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) di Pulau Rupat dan Bengkalis. Sehingga diharapkan 2 atau 3 tahun yang akan datang sudah terbentuk di negeri ini.

Tavip juga menegaskan kepada Kades dan Pj Kades untuk segera menyelesaikan program yang sudah dilaksanakan desa. Mengingat waktu sudah tidak lama lagi. Maka di himbau untuk mempersiapkan administrasi sehingga ketika program dilaksanakan bisa terealisasi dengan sempurna.

Kami juga mengajak kepada pemerintah kecamatan dan desa untuk tidak terlibat melakukan kampanye dan melakukan pengarahan pemilihan kepada masyarakat, baik Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Kita harus benar-benar netral.

"Jangan sampai kita terlibat masalah-masalah hukum. Mari jiga kita jadikan pilkada tahun ini bisa berjalan dengan aman, nyaman dan ceria," tukasnya.*