Pertemuan Pengurus HMI Bengkalis dengan Pjs Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman dan jajarannya
RIAU1.COM - Audiensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Cabang Bengkalis, Senin, 7 Oktober 2024 diterima Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono,
Kedatangan pengurus HMI ini adalah untuk mendiskusikan beberapa keluhan masyarakat, seperti pelayanan feri penyebrangan Air Putih-Sungai Selari dan kondisi abrasi.
"Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan Bapak Pjs Bupati Bengkalis, menerima audiensi kami dari HMI Cabang Bengkalis. Dimana kami saat ini mempertanyakan pelayanan penyeberangan Roro yang masih sering terjadinya penerobosan antrian maupun mengabaikan pencatatan plat nomor kendaraan ketika membeli tiket,"kata Pj Ketua HMI Cabang Bengkalis, Muhammad Yusri.
Mendengar informasi tersebut, Pjs Bupati Bengkalis meminta Kepala Dinas Perhubungan, Muhammad Adi Pranoto untuk dan menjelaskan bahwa kondisi yang terjadi tersebut sudah menjadi sasaran prioritas untuk memperingati sistem yang ada.
"Memang ini sudah menjadi catatan penting kita dalam memperbaiki sistem ini dan sudah kita canangkan untuk membuat sistem barcode yang diperuntukkan kepada pejabat yang mendapatkan fasilitas prioritas. Barcode ini nantinya akan dipegang oleh individu pejabatnya, sehingga tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan fasilitas prioritas dengan memanfaatkan plat nomor atau lainnya," sebut Muhammad Adi Pranoto.
Pada kesempatan itu HMI Cabang Bengkalis juga mengeluhkan kondisi abrasi di pesisir Kabupaten Bengkalis yang kian hari semakin menggerus daratan.
Hal ini pun ditanggapi Pjs Bupati Bengkalis melalui Kepala Bappeda, Rinto yang menyebutkan bahwa kewenangan daerah dalam menangani abrasi sangat dibatasi. Sehingga upaya-upaya Pemerintah Daerah hanya berupaya secara maksimal meminta perhatian Provinsi dan Pemerintah Pusat.
"Pemerintah Daerah tidak tinggal diam atas kondisi yang terjadi. Namun kita terus berupaya agar mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Karena wilayah pantai itu bukan lagi kawasan kewenangan kita di daerah. Sementara upaya pencegahan dan penanganan abrasi yang paling efektif adalah dengan membuat batu pemecah ombak dan ini harus di bangun di titik tersurut air laut. Dan titik yang paling surut air laut itu sudah bukan lagi kewenangan Pemerintah Daerah. Sehingga sulit bagi kita untuk menanganinya, kita hanya terus berupaya menjalani komunikasi di provinsi maupun pusat agar hal ini dapat ditangani," jelas Rinto.*
