Angka Prevalensi Stunting Bengkalis Naik, Sekda Ersan: Tidak Perlu Kita Perdebatkan

RIAU1.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi dan memperkuat sinergi dalam menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bengkalis.

Sekretaris Daerah (Sekda) dr. Ersan Saputra mengatakan bahwa upaya percepatan penurunan stunting sejatinya telah dilakukan secara optimal dengan kerja nyata, yang dapat dibuktikan dari beberapa laporan di lapangan, dengan menunjukkan bahwa jumlah anak stunting yang di intervensi mengalami perubahan, terutama perubahan pada status gizinya. 

"Namun ternyata, hasil kerja keras tersebut tidak selaras dengan hasil survei kesehatan Indonesia yang telah di rilis oleh Pemerintah Pusat. Dimana prevalensi stunting kita di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 17,9 persen dari tahun 2022 yang hanya sebesar 8,4 persen," ujarnya.

"Atas kenaikan angka prevalensi stunting tersebut tentunya tidak perlu kita perdebatkan saat ini, yang terpenting apa yang telah disampaikan tentunya harus menjadi catatan dan evaluasi kita bersama, dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi, agar angka prevalensi stunting ini dapat segera kita tuntaskan, minimal capaian target sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, yakni sebesar 14 persen pada tahun 2024 ini harus bisa kita capai," sambung Sekda.

Dia menegaskan, mulai sekarang semua lini harus bergerak pantas untuk melakukan percepatan penurunan stunting secara konvergensi, agar tetap bisa membangun generasi masa depan Kabupaten Bengkalis, menjadi generasi yang unggul, berdaya saing dan berkualitas. Mengingat tahun 2024 hanya tinggal lebih kurang 6 bulan lagi.

"Terkait dengan diseminasi hasil audit kasus stunting Kabupaten Bengkalis, kami juga minta agar kegiatan diseminasi ini benar-benar terlaksana secara baik. Guna mengetahui faktor-faktor determinan yang menyebabkan potensi terjadinya stunting, kemudian lakukan analisis yang baik dan lakukan juga penyusunan rencana tindak lanjut hasil audit kasus stunting tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan intervensi stunting ke depan," pintanya.*