Sosialisasi penanganan PMK di Bengkalis
RIAU1.COM - Dalam upaya percepatan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Negeri Junjungan, Bupati Bengkalis Kasmarni meminta memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar sektor.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Bupati Kasmarni diwakili Sekda Bustami HY kala membuka sosialisasi pencegahan dan pengendalian PMK Provinsi Riau di Kabupaten Bengkalis Senin, 3 Oktober 2022 di ruang Dang Merdu lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.
Penyakit mulut dan kuku atau dikenal dengan PMK merupakan penyakit viral yang sangat infeksius pada hewan ternak berkuku genap/ belah. Bahkan penyakit ini hampir tersebar serta menjadi perhatian diseluruh dunia saat ini, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa terhadap produktifitas dan reproduktifitas ternak seperti peningkatan angka kesakitan dan kematian, produksi susu dan populasi ternak, serta perdagangan.
Menandai babak baru pengendalian PMK di Indonesia yang telah menjadi perhatian utama ditengah gencarnya pembangunan peternakan terutama ternak sapi.
Menindak lanjuti hal tersebut, dalam rangka pengendalian PMK di Kabupaten Bengkalis, berdasarkan kewenangan Satuan Tugas (Satgas) Bupati Kasmarni mengharapkan peran aktif dalam pencegahan dan pemberantasan PMK ini.
"Dapat kami informasikan juga dalam kurun waktu bulan Mei sampai dengan September 2022 ini, ditemukan 156 kasus PMK pada ternak sapi di Kabupaten Bengkalis yang tersebar pada 13 desa di 6 kecamatan yakni Kecamatan Mandau, Pinggir, Bathin Solapan, Talang Muandau, Bukit Batu dan Bengkalis," jelasnya.
Walaupun pola jumlah kasus PMK harian cenderung menurun lanjut Bupati Kasmarni, akan tetapi penyebaran pada wilayah bebas semakin meningkat, yang mana harus segera ditanggulangi melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat, baik melalui media komunikasi publik dan pemerintah desa, sebagai mitigasi pra bencana sehingga deteksi dini dan respon PMK dalam pencegahan penyebaran PMK bisa dilaksanakan dengan baik.
Orang nomor satu di Negeri Junjungan ini menyebut, tantangan kedepan semakin banyak. Seperti berita hoaks, lalu lintas ternak yang tidak terkendali, perdagangan hewan ternak daring, kekuatan media sosial, dan bebarapa faktor risiko lainnya, yang dapat memberikan andil dalam penyebaran PMK, sehingga diperlukan penanganan faktor risiko yang baik agar tidak menimbulkan kasus PMK baru di Kabupaten Bengkalis.
"Saya minta, forum ini sebagai tolak ukur terhadap upaya keberhasilan pemberantasan PMK serta pelayanan prima pada masyarakat dalam mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Bengkalis," tegasnya.
Melalui momentum sosialisasi ini, Bupati Kasmarni juga berharap dapat menjadi bekal diri dengan pengetahuan terkait pencegahan dan penanggulangan serta pemberantasan PMK.
"Mari kita bangun sinergi sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Karena semua pihak bertanggung jawab baik camat, kades, pelaku usaha ternak dan lainnya, untuk senantiasa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya PMK pada hewan ternak," lanjutnya.
Dalam sosialisasi itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo turut memaparkan terkait PMK di Negeri Junjungan, kemudian dilanjutkan penyampaian sosialisasi oleh narasumber dari Dokter Hewan Rini yang juga merupakan Satgas PMK Provinsi Riau.*
