Banggar DPRD Riau Rapat Rencana Kerja Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata pada APBD 2023

RIAU1.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau, melakukan rapat kerja terkait Rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 serta hal-hal lain yang dianggap perlu, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Kamis (20/10/2022).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Agung Nugroho dan Hardianto, serta diikuti oleh Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, yaitu Eddy A. Mohd Yatim, Abdul Kasim, Ade Agus Hartanto, Mardianto Manan, Husaimi Hamidi, Markarius Anwar, Sugianto, Dani M. Nursalam, Ali Rahmad Harahap, Sahidin, Robin P. Hutagalung, serta Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau lainnya yang mengikuti rapat ini secara virtual.

Dari pihak TAPD Provinsi Riau dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF. Hariyanto, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Indra, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Syahrial, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Tengku Zul Effendi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau Roni Rakhmat, serta TAPD Provinsi Riau lainnya.

Menyambung dari rapat yang telah dilaksanakan dihari sebelumnya, rapat Banggar kali ini membahas mengenai rencana kerja Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata pada APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Tengku Zul Effendi menjelaskan adanya perubahan dibeberapa struktur Dinas Sosial baik itu meningkat maupun menurun, seperti Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti mengalami penurunan. Sementara program lainnya masih tetap sama dan rata-rata mengalami sedikit peningkatan dari anggaran tahun sebelumnya.

Anggota Banggar melihat adanya program yang masih bisa diefektifkan pendanaannya guna memaksimalkan anggaran yang tertulis dengan pelaksanaannya kedepan.

“Saya berharap fokus kepada tujuan OPD masing-masing dalam penetapan anggaran, jangan sampai ada anggaran yang ternyata tidak dilingkup visi misi OPD,” pungkas Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti.

Sependapat dengan hal tersebut, Hardianto mengatakan finalisasi anggaran pada Dinas Sosial ditunda karena terdapat beberapa program yang kurang konsentrasinya terhadap Dinas Sosial itu sendiri.

“Ada beberapa program yang kami rasa kurang konsentrasinya kepada Dinas Sosial. DPRD tidak akan mempersulit pengesahan anggaran jika memang benar-benar sejalan dan mampu dipertanggungjawabkan,” ujar Hardianto.

Kemudian, dilanjutkan dengan pemaparan rencana kerja Dinas Pariwisata pada APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Kadis Pariwisata Roni Rakhmat.

“Beberapa program mengalami peningkatan dan penurunan, namun ada satu program yang mengalami kenaikan besar yaitu UPT Bandar Serai karena anggaran digunakan untuk menghidupkan kembali Bandar Serai yang sudah terbengkalai dan menyemarakkan dengan program-program kedepan disana,” jelasnya.

Anggota Banggar secara bersama-sama sepakat jika memang sudah jelas tujuan dan porsi anggaran pada masing-masing OPD, dan tidak terlihat hal-hal yang dianggap kurang efektif maka tidak perlu lagi dibahas lebih lanjut.(ADV)