DPRD Provinsi Riau Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2021
Saat Rapat Paripurna DPRD Riau berlangsung
RIAU1.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun 2021 sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Kamis 7 April 2022.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti dan Agung Nugroho, serta diikuti oleh Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya, yaitu Karmila Sari, Septina Primawati, Sulastri, Yanti Komalasari, Eva Yuliana, Parisman Ihwan, Sukarmis, Syahroni Tua, Kasir, Farida H. Saad, Yuyun Hidayat, Mardianto Manan, Nurzafri, Kelmi Amri, Eddy A. Mohd Yatim, Husaimi Hamidi, M. Arpah, Abdul Kasim, Markarius Anwar, Almainis, Soniwati, Sahidin, Tumpal Hutabarat, Adam Syafaat, Sunaryo, Zulkifli Indra, Abu Khoiri, dan Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang mengikuti rapat ini secara virtual dikarenakan protokol kesehatan dimasa pandemi.
Pemerintahan Provinsi Riau dihadiri oleh Gubernur Riau Syamsuar, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau lainnya
Pada kesempatan ini, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ gubernur tahun 2021.
Gubernur Syamsuar menyampaikan jawaban atas pandangan Fraksi Golkar yang sebelumnya yang disampaikan oleh Anggota DPRD Riau Yanti Komalasari. Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi Fraksi Partai Golkar yang telah mengingatkan Pemprov untuk menjalankan visi dan misi pembangunan Provinsi Riau sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
"Kami sependapat dan mendukung pernyataan Fraksi Partai Golkar bahwa program pembangunan lima tahun harus saling mendukung dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Riau akan terus meningkatkan kualitas PNS melalui pendidikan formal, pelatihan, pengembangan karir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Syamsuar.
Mengenai kontribusi BUMDes terhadap APBDes diakui bahwa belum semua BUMDes yang memberikan kontribusi terhadap APBDes, namun sebagian dari BUMDes telah dapat meningkatkan omzetnya, dan memberikan kontribusi bagi PADes.
Mengenai keberadaan BUMDes, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan klasifikasi terhadap 1.591 BUMDes, dengan rincian 561 BUMDes Klasifikasi Dasar,442 BUMDes klasifikasi tumbuh, 386 BUMDes klasifikasi berkembang dan 202 BUMDes klasifikasi maju dengan telah tersusunnya data klasifikasi BUMDes tersebut di atas, diharapkan memudahkan Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang ada.
Selanjutnya, Syamsuar mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas masukan yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan terkait kurangnya komunikasi efektif antara eksekutif dan legislatif. Ke depan akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Riau sehingga kita dapat membangun Riau secara bersinergi. (Advertorial)
