Pemko Pekanbaru Terapkan Penggunaan Uang Elektronik Agar Bantuan Pangan Non Tunai Tepat Sasaran

RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru menjadi salah satu proyek percontohan dalam penyaluran bahan pangan non tunai. Dengan cara ini, penerima bantuan hanya bertransaksi dengan uang elektronik yang sudah dikerjasamakan dengan perbankan.

Wali Kota Pekanbaru Firdaus usai penyaluran bantuan pangan non tunai di kediamannya, Senin (14/10/2019), mengatakan, Pekanbaru merupakan salah satu proyek percontohan penyaluran bantuan pangan non tunai. Proyek percontohan ini hanya diterapkan di 44 daerah dari 500 lebih daerah yang mendapatkan bantuan bagi masyarakat kaum duafa. 

Pola jaminan sosial yang semula berupa bantuan beras miskin dan lain sebagainya dijadikan satu. Tentunya, pola bantuan ini menggunakan teknologi modern yang disinergikan dengan Badan Urusan Logistik (Bulog), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Dengan inovasi baru dari Kementerian Sosial, tentu kami mengharapkan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk non tunai tadi lebih tepat sasaran daripada sebelumnya. Karena, kami khawatir bantuan dalam bentuk uang tunai belum tentu untuk bahan pangan itu sendiri," harap Firdaus.

Sementara, sasaran bantuan pangan non tunai ini guna menambah asupan gizi anak-anak kaum duafa. Makanya dengan bantuan non tunai ini, barang bantuannya langsung diambil di warung elektronik dengan uang elektronik. 

"Sehingga, bantuan yang diberikan tepat sasaran," ucap Firdaus.

Pemko Pekanbaru juga terus memperbarui data para keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai. Validasi data ini rutin dilakukan agar bantuan yang disalurkan harus tepat sasaran.

Firdaus mengungkapkan, bantuan non tunai yang disalurkan sudah mencapai 85 persen pada tahun ini. Proyek percontohan bantuan pangan non tunai ini diterapkan di 44 daerah.

"Pekanbaru berada di peringkat sembilan. Namun, kami belum puas," ujarnya.

Makanya, Pemko Pekanbaru bersama tim terpadu senantiasa dalam meningkatkan pelayanan. Pasalnya, kendala yang banyak dijumpai adalah validasi data yang butuh waktu yang lama.

"Karena, data yang kami terima dari pemerintah pusat melalui Bank Indonesia. Makanya, kami bersama-sama lebih teliti lagi menggunakan data kependudukan dan basis data yang resmi dari pemerintah pusat sebagai anggota penerima bantuan," ungkap Firdaus.

Sekali lagi, keterlambatan penyaluran bantuan terjadi karena beberapa kendala. Salah satu keterlambatan bantuan akibat keakuratan data.