Pemko Pekanbaru Peringkat 1 Realisasi Belanja Daerah dan Nomor 3 Peningkatan PAD di Nasional
Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun dan Kepala Bapenda Alek Kurniawan menerima penghargaan di APBD Award 2023 dari Kemendagri di Jakarta, Kamis (16/3/2023). Foto: Istimewa.
RIAU1.COM - Pemko Pekanbaru meraih dua penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam APBD Award 2023, Kamis (16/3/2023). Dua penghargaan bergengsi itu adalah peringkat 1 Realisasi Belanja Daerah dan peringkat 3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru.
Wakil Menteri (Wamen) Dalam Negeri John Wempi Wetimpo dalam sambutannya di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023), menyampaikan, guna mendorong kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendukung penanganan inflasi, penyelesaian masalah stunting, dan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan upaya percepatan realisasi APBD. Upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan.
"Sehingga, dapat meningkatkan belanja rumah tangga yang pada akhirnya akan ekonomi masyarakat. Dengan lancarnya belanja APBD tersebut, akan mendorong belanja pihak swasta. Sehingga, perekonomian daerah berkembang lebih baik," katanya.
Realisasi pendapatan negara Tahun 2022 sebesar 115,90 persen atau Rp2.626 triliun. Sementara, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Desember 2022 sebesar 97,76 persen atau Rp1.168 triliun.
Realisasi pendapat daerah tersebut meningkat 1,60 persen dari realisasi pendapatan 31 Desember 2021 yaitu sebesar 96,16 persen atau Rp1.123 triliun. Realisasi pendapatan rata-rata provinsi 99,16 persen atau Rp349 triliun bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar 99,52 persen atau Rp354 triliun atau lebih rendah 0,36 persen.
Sedangkan realisasi pendapatan rata-rata kabupaten yaitu 97,38 persen atau Rp668 triliun. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021,rata-rata kabupaten 94,86 persen atau Rp629 triliun atau lebih tinggi 2,53 persen.
Sejalan dengan Kabupaten, realisasi pendapatan rata-rata kota 96,27 persen atau Rp150 triliun bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 rata-rata kota 94,17 persen atau Rp139 triliun, lebih tinggi 2,10 persen.
Kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri A Fatoni mengatakan, para peraih penghargaan APBD Award 2023 terlebih dahulu ditentukan melalui penilaian. Prosedur penilaian tersebut didasarkan dari perhitungan melalui laporan realisasi anggaran (LRA). Kemudian dari LRA itu dibentuk tim yang akhirnya memutuskan masing-masing penerima penghargaan hari ini.
"Berbagai upaya dilakukan dalam percepatan realisasi APBD. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang cukup baik,” ujarnya.
Fatoni menekankan, peraih penghargaan ini merupakan tanda seorang kepala daerah yang berkualitas. Ia juga memastikan Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi APBD dengan melibatkan kementrian dan lembaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke depannya.
"Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas kinerja kepala daerah dalam rangka percepatan realisasi APBD. Semoga tahun ini bisa lebih ditingkatkan,” harapnya.
Kesuksesan Pemko Pekanbaru dalam membawa capaian realisasi pendapatan dan peningkatan PAD secara nasional ini diakui Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun berkat kinerja jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sinergitas diutamakan dalam mewujudkan target-target pendapatan yang telah ditetapkan.
“Semoga tahun ini semakin bisa ditingkatkan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh OPD Pemko Pekanbaru dengan turut serta didukung masyarakat,” katanya.
Capaian ini sekaligus menunjukan bahwa penyerapan APBD di Kota Pekanbaru sepanjang 2022 dikelola dengan sangat baik. Percepatan realiasi anggaran terus diupayakan Pemko Pekanbaru untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Realisasi pendapatan APBD yang tinggi menjadi gambaran bahwa uang negara telah dikelola secara baik dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan," sebut Muflihun.
Pembiayaan yang cukup besar dibutuhkan guna mencapai sasaran pembangunan. Karena itu, pemko terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.
"Pada 2022, kami menargetkan pendapatan daerah Rp2,49 triliun. Realisasi pendapatan mencapai Rp2,32 triliun atau 99,50 persen," ungkapnya.
Pendapatan daerah berasal dari tiga sumber. Pertama, pendapatan asli daerah (PAD) berhasil dihimpun Rp799,20 miliar dari target Rp840,10 miliar.
Kedua, pendapatan transfer yang diperoleh sebesar Rp1,53 triliun dari target Rp1,65 triliun. Ketiga, pendapatan lain yang sah sebesar Rp59,62 miliar dari target Rp61,99 miliar.
Dipaparkannya, belanja operasi Kota Pekanbaru dapat direalisasikan sebesar Rp2,030 triliun lebih atau 94,53 persen pada 2022. Sedangkan belanja modal yang dapat direalisasikan sebesar Rp310 miliar lebih atau 83,80 persen.
Belanja tak terduga dapat direalisasikan sebesar Rp964,3 juta atau 96,43 persen. Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp2,34 trilliun lebih atau 92,95 persen.
Penerimaan pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp30,95 miliar lebih. Penerimaan pembiayaan yang terealisasi Rp29,87 miliar lebih atau 96,48 persen.
"Sehingga, realisasi belanja daerah berjumlah Rp2,52 triliun lebih pada 2022," pungkasnya.