Kepala DPMPTSP Pekanbaru Akmal Khairi. Foto: Istimewa.
RIAU1.COM - Mal Pelayanan Publik (MPP) akan dibangun ulang Pemko Pekanbaru pada tahun ini. Pasalnya, bangunan utama MPP ini telah hancur setelah dilanda kebakaran pada 5 Maret 2023.
Pembangunan gedung MPP Pekanbaru menjadi satu prioritas dalam pergeseran APBD 2023. Rencananya pergeseran anggaran tersebut bakal dibahas lebih lanjut. Pemko Pekanbaru juga melakukan kajian untuk pembangunan kembali MPP.
"Pergeseran anggaran ini untuk hal yang wajib dan mendesak, misal untuk pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) pedagang di Pasar Cik Puan dan MPP usai kebakaran," kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Jumat (10/3/2023).
MPP Pekanbaru perlu penanganan segera. Apalagi, MPP merupakan pusat layanan publik.
"Saya belum memastikan berapa besaran anggaran yang mengalami pergeseran di APBD 2023. Ia menyebut jumlahnya tidak banyak tapi akan dibahas lebih lanjut," ucap Indra Pomi.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun mengaku bakal membuka ruang diskusi publik untuk membahas kelanjutan MPP ke depan. Ia bakal mengundang akademisi, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat.
Semua pihak membicarakannya secara bersama karena MPP adalah gedung layanan publik bagi masyarakat. Ia mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru bisa mengoptimalkan layanan.
Masyarakat sudah bisa mengakses layanan perizinan dan non perizinan di MPP Pekanbaru mulai, Senin (13/3/2023). Seluruh layanan dibuka di Gedung C Komplek Perkantoran MPP Pekanbaru pasca kebakaran melanda pada 5 Maret 2023 lalu.
Layanan di gedung tersebut akhirnya dibuka satu pekan usai kebakaran. DPMPTSP kembali membuka layanan MPP setelah melakukan perbaikan jaringan internet, jaringan listrik, hingga server.
Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru, Akmal Khairi mengatakan, pihaknya melakukan uji coba layanan perizinan dan non perizinan di Gedung C MPP hari ini. Layanan perizinan MPP sudah berangsur beroperasi dengan baik.
"Artinya ada beberapa loket pelayanan yang bergabung dengan MPP ini. Sekitar 19 loket layanan yang akan bergabung," ujarnya.
Belasan loket layanan ini merupakan instansi yang bakal membuka layanan di lantai satu gedung C. Layanan tersebut sudah terintegrasi dengan layanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP.
Layanan yang bakal buka kembali adalah pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), pengurusan paspor, pengurusan dokumen pertanahan, hingga pengurusan izin apoteker. Ada juga layanan dari instansi pemerintah kota di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.
Kemudian, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seluruh instansi tersebut sudah bisa membuka layanan pada hari ini.
Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Norpendike Prakarsa mengatakan, pembukaan kembali layanan sejumlah instansi pemerintah di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru masih menanti penataan. DPMPTSP terus melakukan penataan setelah pindah layanan ke Gedung C.
"Secara keseluruhan, ada 43 instansi membuka layanan di MPP. Rinciannya, 12 instansi pemerintah daerah, 10 instansi vertikal, dan 23 BUMN/BUMD," ujarnya.
Awalnya, layanan dari puluhan instansi tersebut awalnya berada di gedung A dan gedung C. Usai kebakaran, seluruh layanan harus pindah ke gedung C.
DPMPTSP berencana melakukan kolaborasi dengan instansi yang tergabung dalam MPP. DPMPTSP bakal menata gedung C agar bisa menampung layanan.
"Karena keterbatasan tempat, kami hanya membuka layanan instansi yang sangat dibutuhkan masyarakat," jelas Dike, sapaan akrabnya.
