Puluhan Sopir Proyek Tol Pekanbaru-Dumai Ngeluh, PT UPN Tak Berikan Uang Makan Sejak 2018

Puluhan Sopir Proyek Tol Pekanbaru-Dumai Ngeluh, PT UPN Tak Berikan Uang Makan Sejak 2018

23 Juni 2019
Pembangunan proyek Tol Pekanbaru-Dumai

Pembangunan proyek Tol Pekanbaru-Dumai

RIAU1.COM - Sebanyak 26 sopir truk dan alat berat yang berkerja di proyek pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai mengeluh. Sebab, sejak 2018 uang makan mereka tak dibayar pihak perusahaan pembangunan jalan tol.

"Totalnya sekitar Rp180 juta. Sudah berbulan-bulan lamanya namun tak ada titik terang perusahaan akan membayarkan hak kami itu," kata salah seorang sopir, Sembiring (49) kepada Riau1.com, Ahad 23 Juni 2019.

Sembiring mengungkapkan, perusahaan yang bertanggungjawab atas uang makan para supir ini adalah PT Unggul Puspa Negara (UPN). Sementara soal gaji, dibayar oleh PT Surya Riko Utama (SRU) Dumai. "Begitu kesepakatannya. gaji dari PT SRU sedangkan uang makan dan restasi supir dari PT UPN," ungkapnya.

Sembiring membeberkan, ia dan 25 rekannya itu bekerja dibagian penimbunan pada proyek Jalan Tol Pekanbaru-Dumai areal Duri 13 Pekdum 5 dan 6. "Sekarang semuanya tak kerja lagi. Ada yang keluar dan dikeluarkan. Kalau saya waktu itu kerjaannya bawa tanah. Ada juga yang operator. Areal kerja kami semua sama," terangnya.

Sebelumnya, para supir ini juga pernah melakukan aksi demo menuntut agar perusahaan membayarkan uang makan tersebut. "Pernah kita demo. Tapi tak membuahkan hasil. Waktu demo itu memang di jaga ketat sama polisi. Saya berharap pemerintah bisa mendengar jeritan kami ini," ujarnya.

Terpisah, Direktur Utama PT UPN, Susilo membenarkan pihaknya belum membayarkan uang makan tersebut. "Semua memang belum selesai. Bahkan kepada Pak Sembiring, bos para supir itu masih ada utang kita Rp800 juta lebih," sebutnya.

Loading...

"Sesuai kesepakatan waktu itu, utang ini bisa dibayar telat. Jika pekerjaan sudah mulai berjalan normal, saya akan mencicilnya semuanya," terang Susilo kepada Riau1.com melalui selularnya, Ahad 23 Juni 2019.

Seharusnya, kata Susilo, hal ini tak perlu dibesar-besarkan. Mereka cukup datang ke kantor dan dapat didiskusikan dengan baik-baik. "Tak perlu demo atau yang lain-lain. Cukup datang ke kantor kan bisa didiskusikan," imbuhnya.

"Dan perlu diketahui, soal ini tak ada kaitannya dengan PT PGAS. Sebab penanggungjawab di lapangan masalah tol ini kita. Yang kontrakkan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), sub kontraktor-nya PT PGAS dan kita nge-sub ke PT PGAS. Jadi tak ada kaitannya sama kedua perusahaan itu, kaitannya sama kita saja," pungkasnya.(R1/rizal)