Selasa, 25 Juni 2019

ROKAN-HILIR

Pemkab Rohil Dukung Langkah Gubri Data Aset Serta Perizinan dengan Melibatkan KPK

news24xx


Ilustrasi (Int) Ilustrasi (Int)

RIAU1.COM -Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sangat mendukung upaya Gubernur Riau menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendata seluruh aset daerah serta perizinan perkebunan kelapa sawit. Karena persoalan ini sudah menjadi kepentingan nasional maka dengan itu, selain menggandeng KPK, Gubernur dalam pernyataan resminya, juga akan melibatkan Dirjen Pajak, Kejati serta BPKP. 

Menyinggung apa yang disampaikan Gubernur menyangkut persoalan perizinan perkebunan yang juga didalamnya masih terdapat permasalahan disebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir Drs Surya Arpan mengatakan, hingga saat ini pemerintah sudah melakukan pendataan masalah perizinan perkebunan dengan melibatkan pihak kecamatan.

Tentunya apa yang disampaikan oleh Gubernur sangat diapresiasi oleh pemerintah daerah karena selain akan menambah intensifikasi pendapatan pajak dari sektor perkebunan, pemerintah juga akan terbantu dari sisi anggaran.



BACA JUGA : Tak Sesuai Bestek, TP4D Putuskan Pendampingan Proyek Pelabuhan Bagansiapiapi Senilai Rp20

"Tidak ada jalan lain lagi untuk kita dapat meningkatkan pendapatan selain dengan cara terus menggali potensi daerah yang ada pada kita dengan tonggak permulaan adalah dengan cara pendataan," kata Surya, Sabtu (27/4/2019).

Dirinya menjelaskan, Bupati, Gubernur dan Bapenda sudah melakukan rapat dan pertemuan untuk menyelaraskan program Gubernur yang akan menggandeng KPK sejak tanggal 2 Mei 2019 nanti sehingga pendataan seluruh aset baik milik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten serta Kotamadya terlaksana dengan baik.

Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar menjelaskan, mendata aset milik daerah bukanlah perkara mudah. Beruntung, ada keinginan KPK ingin ikut membantu. Selain meminta dukungan dari lembaga anti rasuah itu, Gubernur juga sering berdiskusi dengan Kejati untuk meminta masukan terkait hasil penyelidikan mereka.



BACA JUGA : Mengerikan, Penderita Gangguan Jiwa Kemudikan Truk yang di Dalamnya Ada Istri dan Dua Anak Supir

"Ternyata, banyak aset milik Pemprov yang hilang," kata Syamsuar.

Kesal dengan apa yang sudah terjadi, Syamsuar bahkan berkeinginan untuk membuat kelompok kerja (Pokja) sendiri untuk mengusut aset daerah terutama yang menyangkut keberadaan mobil dinas pemerintah. Karena dirinya merasa malu dengan latar belakang pendidikannya yang lulusan administrasi negara di Universitas Sumatera Utara tapi tak becus mengelola administrasi negara.

"Tak mungkin saya biarkan terus. Kalau cari mudahnya aja, tentu saya akan biarkan saja. Tapi suatu saat nanti orang pasti akan menilai saya tidak becus mengurus Riau dan rakyat akan berpikir saya tidak mampu memimpin daerah ini," katanya.

Dia menyadari, langkah ekstrim yang dilakukannya akan dihadapkan pada resiko yang besar. Walau bagaimanapun, dirinya tidak akan mundur demi komitmen untuk memperbaiki Riau serta masa depan generasi yang akan datang.

Selain mobil dinas, Riau, kata Syamsuar, juga masih banyak terdapat tanah yang masih belum memiliki izin sementera tanah tersebut sudah jadi perkebunan sawit. Dalam catatan mereka, persoalan ini sudah menjadi persoalan nasional karena datanya tersimpan di Kementrian kehutanan, di KPK dan instansi pemerintah provinsi.

"Sekali lagi saya tegaskan, ini persoalan yang tidak mudah. Kita akan dihadapkan dinding tembok untuk kita jebol. Namun demikian niat dan dukungan moril dari senior saya serta support Putra Putri alumni IPDN, mudah mudahan segera terwujud," katanya.

"Terus terang, jika kebijakan ini berjalan, saya akan dihadapkan dengan berbagai kepentingan dan untungnya, kebijakan ini sudah dibackup KPK termasuk Forkompimda Riau dan juga BPN," tutupnya.