Rabu, 16 Oktober 2019

RIAU

Jokowi Bagi-bagi Kaos saat Tinjau Karlahut di Riau, Pengamat: Masker Lebih Relevan

news24xx


Presiden Jokowi meninjau karlahut di Pelalawan Presiden Jokowi meninjau karlahut di Pelalawan

RIAU1.COM - Pakar lingkungan Elviriadi mengkritik peninjauan karlahut Presiden Jokowi ke Kabupaten Pelalawan, Riau yang diwarnai aksi bagi-bagi kaos untuk masyarakat setempat.

Menurutnya, aksi Jokowi itu sangat di luar harapan masyarakat Riau yang mengingikan kunjungan itu untuk penuntasan asap.



BACA JUGA : Mulai Meningkat, Pagi Ini BMKG Pantau Ada 27 Titik Panas Di Riau

Iklan Riau1

"Kalau seperti itu, di luar harapan masyarakat Riau dan menunjukkan Jokowi tidak turut serta merasakan apa yang dirasakan masyarakat Riau," ujarnya.

Elviriadi menuturkan, jika Jokowi ingin membagi bantuan masyarakat, bukan kaos tapi masker yang canggih. Sebab, itu sangat relevan sesuai kondisi saat ini. "Seharusnya masker yang canggih, bukan kaos yang dibagikan, dan itu lebih relevan," imbuhnya.

Ditanya alasan kenapa Jokowi meninjau karlahut ke Kabupaten Pelalawan, Elvendri mengungkapkan, ada dua faktor, pertama karena lebih dekat dijangkau oleh mobil dan kedua kunjungan ke Pelalawan karena mengejar waktu ingin cepat pulang ke Jakarta.



BACA JUGA : Sejak Pertama Dibuka, Roda Dua Dominasi Program Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Di Riau

"Tapi seharusnya, harapan kita dalam kunjungan itu adanya diskusi dengan masyarakat yang terdampak asap dengan membunyikan agenda kedepan secara kongkrit oleh pak Jokowi berdasarkan fakta di lapangan. Tapi sayangya tidak ada keluar kata-kata itu," terangnya.

Kemudian, dirinya juga menilai kunjungan Jokowi ke Riau itu juga tidak ada renungan dan buah fikiran, padahal masyarakat yang terkena kabut asap sangat menunggu apa yang diskenariokan kedepan oleh presiden. "Kalau KLHK dan Polri jelas skenario kedepanya, sementara kunjungan Jokowi ke Riau ini tidak jelas renungan dan buah fikirannya," sebutnya.

Elvendri juga mempertanyan kelanjutan lahan yang sudah disegel dalam penyelidikan bersama KLHK dan Polda Riau. "Hal ini dipertanyakan, karena masyarakat menunggu titah dan amanat presiden terkait penyegelan itu, sehingga tidak terulang lagi kedepanya," pungkasnya.





Loading...
DN05 | Desktop - Read Right Side 300px