Gubernur Riau, Syamsuar-Edy Natar dilantik di Istana Negara (Foto: Istimewa/Internet)
RIAU1.COM - Setelah dilantik di ruang utama Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Februari 2019 silam. Gubernur Riau dan Wakilnya, Syamsuar-Edy Natar diprediksi oleh Pengamat Politik dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan, Kamis, 11 Juli 2019 akan mengganti posisi setingkat eselon, I dan II untuk mendukung kinerjanya selama lima tahun kedepan.
Posisi penting itu seperti Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Haroffie sampai Kepala Dinas yang dianggap sebagai ujung tombak sebuah Pemerintah Daerah.
Seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Riau yang saat ini dipegang oleh Indra Putra Yana, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dadang Eko Purwanto.
Kemudian Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Rudyanto dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Riau, Mimi Yuliani Nazir.
Pergantian beberapa posisi penting itu menurut undang-undang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dan UU ASN Pasal 73 ayat 7.
"Kalau nama yang akan mengisi di OPD itu murni kepentingan dari pak Gubernur. Karena pak Gubernur yang akan memakainya untuk menterjemahkan visi-misi kedepan. Agak susah menjelaskannya karena yang muncul ke permukaan itu seperti Yan Prana Jaya dan Irving Kahar Arifin," sebutnya.
Tak banyak jejak rekam yang bisa didapat dari dua sosok ini. Untuk Yan Prana, mantan Tim Transisi Syamsuar Ini dilantik pada 4 Oktober 2017 sebagai Kepala Badan Keeuangan Daerah Kabupaten Siak hingga saat ini.
Sebelum menjabat dengan posisi yang cukup strategis itu, dirinya sempat dipercaya oleh Syamsuar pada masanya sebagai Bupati Siak sebagai Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Siak.
Sementara Irving Kahar Arifin saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Permukiman Kabupaten Siak.
Dari akun media sosial Facebooknya, Irving Kahar merupakan alumni SMPN 4 Pekanbaru angkatan 1981/1982. Kemudian melanjutkan ke SMPPN (SMA) 49 Pekanbaru angkatan 1985.
Lalu melanjutkan pendidikan ke Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan jurusan Teknik Sipil dan pascasarjana di Indian Institute of Technology Roorkee (abbreviated IIT Roorkee or IITR) angkatan tahun 2000.
Pada kesempatan yang berbeda
Pengamat Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau, Adlin menegaskan siapapun nama-nama yang nanti akan menggantikan posisi penting di Pemda Riau benar-benar harus memiliki kapabilitas dalam memimpin sebuah organisasi.
"Kalau sifatnya teknis, tolong diisi dengan yang ahli. Contohnnya zaman Pak Rusli (Gubernur Riau ke-11, Rusli Zainal). Masak Dinas Kehutanan dipegang tamatan Sarjana Ekonomi. Kan kurang pas. Kemudian birokraksi korupsi itu tolong jangan sampai ada lagi. Karena selain keahlian teknis, memang orang yang mengisi nanti harus yang benar-benar bersih," tutupnya.
