Ketua PGRI Pekanbaru Ungkap Aksi Demo Guru Akan Berakhir Jika Ditemui Wali Kota

RIAU1.COM -Para guru sertifikasi kembali berunjuk rasa di depan kantor wali kota Pekanbaru, Kamis (21/3/2019) pagi. Aksi ini akan terus digelar hingga Wali Kota Pekanbaru menemui mereka.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pekanbaru Defi Warman saat diwawancarai Riau1.com di sela-sela aksi unjuk rasa mengungkapkan, aksi unjuk rasa ini akan berhenti jika wali kota menemui para guru ini di lapangan. Begitu hasil koordinasi PGRI Pekanbaru dengan koordinator lapangan.

"Wali kota masih berada di luar kota. Tadi malam, kami mengirimkan pesan WhatsApp melalui ajudan beliau," katanya.

Harapannya, para guru yang berunjuk rasa ini cepat ditemui wali kota. Agar, aksi unjuk rasa ini segera berakhir dan proses belajar mengajar terlaksana dengan baik. 

"Kami butuh penjelasan yang lebih konkret. Selama ini, Pemko Pekanbaru menyampaikan ke media termasuk surat resmi ke PGRI bahwasanya dasar tunjangan penambah penghasilan (TPP) itu tidak diberikan adalah Permendagri Nomor 58 Tahun 2007," sebut Defi.

Permendagri itu sudah dipelajari PGRI. Pada pasal 39 tidak ada kata melarang pemberian TPP.

Di samping itu, Pemko Pekanbaru juga mengatakan bahwa penghapusan TPP berdasarkan Permendikbud Nomor 10. Padahal, Permendikbud ini sudah dicabut dan diganti dengan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2018.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa seorang guru mendapatkan hak gaji pokok, tunjangan, dan tambahan kemaslahatan. Artinya, tambahan kemaslahatan boleh diberikan pemerintah daerah.

Pantauan Riau1.com di lokasi aksi, para guru kembali menggelar yasinan. Jumlah guru yang berunjuk rasa sama seperti kemarin, mencapai ratusan orang.