Aksi guru di depan Kantor Wali Kota Pekanbaru pada 11 Maret 2019 lalu. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Para guru sertifikasi yang berunjuk rasa pada 11 Maret 2019 lalu ternyata didata Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru. Namun, data tersebut belum diterima dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Pekanbaru.
"Mengenai sanksi guru (yang ikut berunjuk rasa), itu urusan BKPSDM," kata Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru M Noer saat diwawancarai wartawan, Jumat (15/3/2019).
Beberapa hari lalu, Kepala BKPSDM Masykur Tarmizi mengaku belum menerima nama-nama guru meninggalkan proses belajar-mengajar pada 11 Maret 2019 lalu. Pasalnya, ratusan guru sertifikasi melakukan aksi unjuk rasa menuntut dibayar tunjangan penambahan penghasilan (TPP) yang dihapus Pemko Pekanbaru tahun ini.
"Kami belum menerima data guru-guru yang ikut aksi unjuk rasa. Kami masih menunggu dari Disdik," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Abdul Jamal menegaskan bahwa tidak ada mengintimidasi para guru yang berunjuk rasa. Ia hanya diminta memantau ke sekolah-sekolah.
"Tidak ada intimidasi. Saya diminta memonitor ke lapangan. Satu pun tidak ada foto guru yang berunjuk rasa di telepon seluler saya. Karena itu bukan urusan saya," kata Jamal.
Saat pengecekan ke sekolah-sekolah, Jamal mendapati anak didik masih belajar. Para anak didik tidak ada yang keluar kelas. Pasalnya, anak didik dikasih tugas.
"Tapi kalau sekolah ada proses belajar mengajar atau tidak ada di saya. Daftar kehadiran itu untuk mendata guru," ungkap Jamal.
Disdik tidak ada memberi sanksi dan memecat pegawai. Pegawai itu urusan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Pekanbaru.
"Pegawai itu punya BKPSDM dan yang memutuskan Inspektorat. Informasinya tetap dari kami," ujar Jamal.
Namun, aktivitas anak didik saat aksi unjuk rasa ini masih tahap wajar. Anak didik tidak ada berkeliaran.
"Yang ujian masih tetap ujian. Proses pendidikan tidak lumpuh," tutur Jamal.
