Minggu, 16 Desember 2018

NASIONAL

Segala Pihak Berharap TNI Polri Profesional Dalam Perburuan KKB Papua

news24xx


ilustrasi ilustrasi

RIAU1.COM -Jakarta- Selagi TNI/Polri mengerahkan pasukan gabungan untuk mengejar para pelaku pembunuhan terhadap sejumlah pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, beberapa kalangan mengingatkan agar aksi aparat tidak melahirkan kekerasan baru terhadap masyarakat sipil.


"Kekerasan pasti juga akan diakhiri dengan kekerasan," terangnya, menanggapi insiden penembakan di Nduga.

Yati Andriani, selaku Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), sependapat.Menurutnya, memang harus ada pengusutan dan penegakan hukum atas kasus penembakan di Kabupaten Nduga.


BACA JUGA : Gempa Guncang Kepulauan Yapen Papua, BMKG Sebut Pusat Gempa di Daratan


"Namun, jangan sampai upaya-upaya menegakkan hukum dilakukan dengan cara serampangan atau gelap mata atau tidak dilakukan dengan proporsional atau dilakukan dengan tidak hati-hati. Kami tetap berharap upaya penegakan hukum atau pengungkapan kasus ini memperhatikan dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sipil," tutur dia.

Dorongan itu disampaikan karena, menurut Yati, masyarakat sipil di Papua kerap distigma sebagai kelompok separatis sehingga dengan mudah menjadi target operasi militer.

"Kalau kita lihat pada beberapa pengalaman, penanganan-penanganan seperti ini biasanya justru berujung pada pelanggaran HAM dan justru semakin memupuk mata rantai kekerasan. Ini harusnya menjadi peristiwa terakhir. Cukup sudah kekerasan di Papua," ujar dia seperti dikutip riau1.com dari okezone.com Kamis pagi tadi.

Perlunya tindakan proporsional TNI dan Polri dalam menegakkan hukum terkait insiden di Kabupaten Nduga juga disuarakan Sidney Jones, Direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC).

"Saya kira semua orang khawatir bahwa reaksi TNI akan terlalu keras karena itu pola yang terjadi sebelumnya…Mengingatkan teman-teman di TNI mereka harus mencegah keadaan di mana justru rakyat Papua akan lebih benci terhadap lembaga pemerintah,"  sebut Sidney.


BACA JUGA : Jembatan Lambeh Retak-retak, Bus dan Truk Dilarang Lewat Malalak dari Bukittinggi-Padang


Kerahkan pasukan gabungan

Pada Rabu (5/12), Kodam XVII Cenderawasih mengirim satu kompi tambahan dari Yonif 751 VJS Sentani untuk memperkuat personel gabungan yang sudah dikerahkan ke Nduga.

"Para prajurit TNI itu kini sudah berada di Wamena setelah diterbangkan dari Sentani dengan menggunakan pesawat Hercules,"  terang Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal Joshua Sembiring kepada kantor berita Antara.

Sebelumnya tercatat ada 169 personel gabungan TNI dan Polri yang sudah dikerahkan ke Nduga untuk melakukan proses evakuasi terhadap para korban pembunuhan oleh kelompok bersenjata yang menewaskan karyawan PT Istaka Karya yang sedang melakukan pembangunan jembatan yang berada di Distrik Yigi.

Selain mengerahkan personel, empat helikopter, termasuk satu unit jenis MI dan Bolco dikerahkan untuk proses evakuasi. Saat ini, kata Joshua, proses evakuasi sedang dilakukan, baik terhadap pekerja dan karyawan maupun anggota TNI yang menjadi korban.

Jika pasukan gabungan TNI/Polri itu berhadapan dengan para pelaku penembakan, Kepala Penerangan Daerah Militer XVII Cenderawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, mengatakan akan ada pilihan bagi mereka.


"Kita tetap memberikan peluang apabila mereka secara sukarela mau menyerahkan diri berikut senjata mereka, kita akan jamin keamanannya dan diampuni dari proses hukum. Kita sudah komitmen begitu." kata Aidi.

"Tetapi apabila itu tidak mau mereka tempuh, maka mereka akan berhadapan dengan moncong senjata. Kita tidak mau menolerir ini, karena ini berkaitan dengan kedaulatan negara," jelas Aidi.


'Pendekatan manusiawi'

Permintaan agar aksi TNI/Polri tidak meneruskan lingkaran kekerasan diamini Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ifdhal Kasim.

"Tentu saja apa yang dikhawatirkan masyarakat sipil terjadinya siklus kekerasan itu berulang, pemerintah menyadari itu. Karena itulah yang dikedepankan terlebih dulu dalam merespons pembunuhan di Papua adalah menggunakan instrumen hukum. Baru kemudian melakukan pendekatan keamanan,"  ucap Ifdhal.

Akan tetapi, pendekatan keamanan yang dimaksud "bukan keamanan teritori seperti yang selama ini dilakukan".

Aih-alih, Ifdhal merujuk "keamanan manusia".

"Dalam arti, di dalamnya termasuk menjaga proses dialog dengan masyarakat Papua, kemudian menjadikan Papua sebagai subyek pembangunan sebagaimana pendekatan presiden saat ini yang melakukan pendekatan masyarakat secara manusiawi," kata dia lagi.

Dia kemudian mencontohkan bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi berupaya mewujudkan Trans Papua agar konektivitas di provinsi tersebut lancar. Tak hanya itu, Papua juga menerima pendanaan APBD dan dana otonomi khusus sebesar puluhan triliun rupiah.

Sejak digelontorkan pada 2001 hingga 2017, total dana otsus untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp67 triliun.

Pemberian dana otsus sebesar dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk empat hal, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur.

Dari bidang-bidang itu, dana paling besar diperuntukkan untuk kesehatan sebesar 20%, pendidikan 15%, dan masing-masing 5% untuk ekonomi dan infrastruktur.

'Tidak tuntaskan permasalahan'

Akan tetapi, pendekatan pemerintah selama ini dianggap tidak cukup oleh Ketua DPR Papua, Yunus Wonda.

Kenyataan bahwa masih ada orang yang mengangkat senjata di Papua, kata dia, merupakan bukti bahwa pembangunan infrastruktur dan kucuran dana triliunan rupiah ke provinsi tersebut tidak menuntaskan permasalahan.

"Mungkin dianggap uang segalanya, bisa menyelesaikan masalah di Papua tapi bukan itu. Bahwa kami orang Papua dikasih uang gelontoran Rp70 triliun, otonomi khusus, (lalu masalah selesai), bukan itu," urai Yunus.

Sebelumnya, Timotius Murib selaku Ketua Majelis Rakyat Papua, menyebut puluhan triliun rupiah yang dikucurkan tiap tahun tak berdampak pada kesejahteraan warga asli Papua.

R1/Toni