Soal Pelantikan Jokowi-Maruf, Mantan Napi Teroris ini Sebut Radikalisme Bukan di Wilayah Politik
Ilustrasi
RIAU1.COM - Jokowi-Maruf segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Ahad 20 Oktober 2019 siang esok di Gedung DPR-MPR RI. Puluhan ribu aparat TNI-Polri disiagakan.
Namun, meski ada 30.000 aparat yang siaga, banyak juga masyarakat yang masih bertanya-tanya, terkait kelancaran, keamanan dan kondusifitas saat pelantikan tersebut.
Menyikapi hal itu, seorang mantan napi teroris Nasir Abbas menyebut, pelantikan bisa berjalan tidak aman. Sebab, aksi yang dianggapnya sebagai radikalisme berbicara ditataran paham, bukan di wilayah politik.
Menurutnya, faham yang ditanamkan dalam kelompok radikalisme dan ekstrimisme adalah keharusan untuk melakukan gerakan. "Dan sekarang ini tidak lagi berafiliasi kepada kelompok, melainkan kepada orang per orang," ucapnya.
"Dan mereka menganggap selama Indonesia bukan negara Islam maka pemerintah adalah musuh utama," jelas Nasir saat menghadiri diskusi publik yang digelar Indonesia Public Institute (IPI) di Jakarta, Sabtu 19 Oktober 2019.
Nasir menuturkan, keberadaan kelompok ini adalah menunggu sebuah momen untuk menunjukan mereka masih eksis. "Jadi ini ancaman, dan karena ancaman ini kita tidak boleh merasa aman," tegasnya.
"Harus tetap waspada. Analisanya, bagi mereka apapun yang bisa mereka capai, akan mereka capai. Inilah yang membuat kita harus hati-hati, pelantikan bisa berlaku tidak aman, artinya harus waspada," pungkasnya.
Sementara itu, pengamat intelijen, Stanislaus Riyanta mengatakan, yang harus diwaspadai ialah di luar Jakarta. "Karena kalau Jakarta, saya yakin aman," yakinnya.
"Kalaupun ada kemauan untuk menggagalkan pelantikan Jokowi, tetapi kemampuannya tidak cukup mampu menggagalkan pelantikan tersebut," tandasnya.
