Rabu, 16 Oktober 2019

NASIONAL

26 Peraturan Internal KPK Akan Terdampak UU KPK Hasil Revisi

news24xx


Ilustrasi KPK. Foto: Kumparan.com. Ilustrasi KPK. Foto: Kumparan.com.

RIAU1.COM -Tim transisi dibentuk pimpinan KPK periode 2015-2019 pada Rabu (18/9/2019). Dari hasil identifikasi, tim tersebut menemukan sejumlah aturan internal yang dilemahkan UU KPK hasil revisi.

"Identifikasi awal yang kami lakukan, itu lebih dari setengah peraturan internal KPK akan berubah dengan adanya revisi undang-undang KPK ini, begitu nanti diundangkan dan berlaku ya," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah dikutip dari Kumparan.com, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Setidaknya, ada 26 peraturan internal KPK yang akan terdampak UU KPK hasil revisi.

"Dari identifikasi kami sejauh ini kan ada 26 ya, setidaknya ada 26. Kalau dirinci lagi mungkin bisa jauh lebih banyak," ujarnya.



BACA JUGA : Suasana Mencekam di Calon Ibu Kota Baru Penajam Paser Utara, Satu Tewas, Rumah Dibakar

Iklan Riau1

Meski kerja tim transisi jelas tidak mudah, Febri berharap dapat berdampak positif pada kinerja KPK di bawah kepemimpinan dan UU yang baru.

Dia menjelaskan pertimbangan serta penilaian setiap aspek peraturan baru bagi kerja KPK ke depan dibahas oleh tim transisi.

"Nah ini tentu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan cepat dan bukanlah pekerjaan yang gampang. Meskipun, kita tidak bisa menghindari beberapa risiko kerusakan-kerusakan atau kelemahan yang terjadi di KPK akibat dari RUU itu," kata Febri.



BACA JUGA : Kemen PPPA Sosialisasi Pengesahaan Batas Minimal Usia Kawin 19 Tahun

Mungkin nanti, prosesnya masih berjalan secara bertahap. Ada aspek regulasi yang harus dilihat.

Ada aspek sumber daya manusia. Kemudian juga ada sisi-sisi implementasi ke penindakan yang juga harus segera kami sesuaikan.

Sebelumnya, pimpinan KPK menyebut telah waktu sebulan bagi tim transisi untuk mempelajari konsekuensi dari disahkannya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK oleh DPR.

Jangka waktu itu diberikan pimpinan kepada tim mengingat diperlukan adanya koordinasi lebih lanjut dengan sejumlah pihak. Misalnya Kemenpan RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Koordinasi itu salah satunya berkaitan dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kelak akan disandang pegawai KPK.





Loading...
DN05 | Desktop - Read Right Side 300px