Kamis, 13 Desember 2018

MERANTI

Sengketa TV Kabel di Meranti, Jika Tumpang Tindih Kominfo Akan Tindak Tegas

news24xx


Kepala Bagian Kominfo Setdakab Meranti, Syaiful Ikram /elpi Kepala Bagian Kominfo Setdakab Meranti, Syaiful Ikram /elpi

RIAU1.COM - SELATPANJANG - Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Meranti akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan Tv kabel yang beroperasi tanpa memiliki legaslitas dan mengganggu wilayah operasional perusahaan Tv kabel yang sudah lebih dulu beroperasi.

Hal itu disampaikan Diskominfo Meranti menyikapi laporan tiga perusahaan tv kabel yang ada di Kota Selatpanjang melaporkan perusahaan tv kabel baru (DMJ) ke Bagian Kominfo Setdakab Meranti. Mereka menduga perusahaan tv kabel yang baru masuk itu mencaplok wilayah operasional tv kabel yang sudah lebih dulu beroperasi dan melengkapi izinnya.

Kepala Bagian Kominfo Setdakab Meranti, Syaiful Ikram yang dikonfirmasi, Selasa 6 November 2018 ‎membenarkan bahwa perwakilan dari tv kabel yang sudah beroperasi di Selatpanjang melapor kepadanya. Mereka menyampaikan bahwa ada satu pengusaha tv kabel baru yang masuk tanpa koordinasi dan diduga akan mencaplok wilayah operasional perusahaan tv kabel yang sudah ada.

"Yang jelas jika wilayah operasional mereka sudah ditetapkan dalam izinnya. Jika tumpang tindih dengan tv kabel yang sudah lebih dulu beroperasi, maka kita punya hak untuk menindak tegas dengan memotong kabelnya," tegas Syaiful.

Dia menjelaskan bahwa peran Kominfo hanya sebatas pemantauan saja. Termasuk memberikan rekomendasi. Sebab izin operasi tv kabel berada di Provinsi.

"Dalam aturan, wilayah operasi tv kabel tidak boleh tumpang tindih. Jika saling berdempetan atau tumpang tindih, salah satu harus diputuskan. Hal itu sangat tegas disebutkan," tambah Syaiful.

Kabag Kominfo tersebut mengaku belum mengetahui ada perusahaan tv kabel baru yang akan beroperasi diwilayah Kota Selatpanjang. Karena sejauh ini belum ada berkoordinasi atau melapor kepadanya.

"Memang izinnya di Provinsi. Tetapi mereka juga harus melapor kepada kita," ingatnya.

Syaiful meminta agar pemilik tv kabel baru itu bisa segera berkoordinasi dengan Bagian Kominfo. Sehingga bisa dicek legalitasnya dalam menjalankan usahanya di Selatpanjang.

"Kita belum bisa memastikan mereka bersalah. Karena kita juga belum pernah ketemu dengan mereka. Apalagi melihat legalitas usahanya. Karena dalam dokumen mereka pasti ada penetapan wilayah operasional jika memang telah mengurus segala legalitas usahanya," terangnya.***