Bupati Harapkan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Meranti Berlangsung Kondusif
RIAU1.COM - Pemilu Serentak Tahun 2019, merupakan pesta demokrasi Indonesia yang menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan serentak 5 kali pemilihan. Untuk itu melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Muara Takus 2019, diharapkan dapat meningkatkan Sinergitas antara TNI-Polri dengan Komponen Bangsa Lainnya Guna Mewujudkan Keamanan dalam Negeri yang kondusif khsusnya di wilayah Kepulauan Meranti.
Apel yang dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Meranti, Jumat (22/3/2019) ini juga dihadiri sekda Meranti, Yulian Norwis, Wakil Ketua DPRD Meranti Toufikurahman, Kajari Meranti Budi Rahardjo, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP. La Ode Proyek, Danramil Selatpanjang Mayor TNI Girsang, Ketua KPU Meranti Abu Hamid, Ketua Panwas Pemilu Meranti sejumlah undangan lainnya.
Bupati Meranti Irwan Nasir mengatakan, momen ini akan menjadi sorotan dunia Internasional sebagai tolak ukur sukses tidaknya Indonesia dalam menyelenggarakan Pesta Demokrasi untuk itu diperlukan peran serta dari semua pihak untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.
"Keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu nanti sangat terganutung dari semua pihak, bukan saja dari Partai Poltik, KPU, Paswas namun juga organisasi lainnya yang dalam melaksanakan tugas secara jujur, adil dan transparan," ucap Bupati.
Dalam Pemilu 2019 ini, menurut orang nomor satu di Kepulauan Meranti ini merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia khususnya Kepulauan Meranti dalam memilih pemimpin di Lagislatif dan Nasional. Satu hal yang penting diingatkan Bupati jangan sampai ajang mencari pemipin bangsa ini membenturkan antara satu kubu dengan kubu lainnya.
"Intinya ini adalah momen demokrasi mencari pemipin bangsa terbaik bukan ajang pertikaian yang dapat memicu perpecahan," ujar Irwan.
Sejauh ini dari pengamatan Pemrintah dikatakan Bupati, masih terdapat tantangan dan hambatan adapun Indeks kerawanan pemilu meliputi sisi penyelenggaraan, keamanan dan perlindungan masyarakat, hal ini harus dapat di netralisir khususnya oleh TNI Polri dengan mengambil tindakan tegas sesuai prosesur dan aturan hukum yang berlaku tanpa toleransi.
"Menyebarnya berita bohong atau Hoax, Politik Identitas dan lainnya digunakan sebagai alat menyingkirkan lawan poltik akan membuat Demokrasi jadi tidak sehat, untuk itu jika ditemukan maka TNI atau Polri harus melakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," ujarnya lagi.
