Kamis, 25 April 2019

INTERNASIONAL

Pemerintah Baru Lebanon Tegaskan Tak Campuri Konflik Suriah

news24xx


Pemerintah Baru Lebanon dan kabinetnya di Istana Kepresidenan.  Pemerintah Baru Lebanon dan kabinetnya di Istana Kepresidenan.

RIAU1.COM - Ini janjinya. Pemerintahan baru Lebanon pada Selasa (5/2) mengatakan pihaknya akan tetap pada kebijakan saat ini untuk tidak terlibat dalam konflik kawasan, seperti Suriah, setelah pembicaraan serangkaian kebijakan dilaksanakan.

Seperti dikutip Riau1.com dari Antaranews.com, Rabu, 6 Februari 2019, Lebanon menetapkan prinsip "pemisahan" pada 2012 untuk menjaga negara yang terpecah itu berada di luar perseteruan kawasan yang kompleks seperti perang berkepanjangan di negara tetangganya, Suriah.


BACA JUGA : Berani Ungkap Pembantaian Muslim Rohingya, Wartawan Reuters Raih Penghargaan Pulitzer


Amerika Serikat (AS) telah meminta Lebanon untuk menetapkan kebijakan itu setelah kelompok Hizbullah, yang didukung Iran, meraih lebih banyak pengaruh dengan tambahan kursi di kabinet.

Meskipun telah merapkan kebijakan untuk memisahkan diri, kelompok bersenjata Hizbullah telah bertahun-tahun berperang di Yaman untu mendukung Presiden Bashar al Assad.

"Kami sebagai sebuah negara berkomitmen untuk tidak ikut campur dalam berbagai peristiwa di kawasan," kata Menteri Informasi Lebanon Jamal al Jarrah setelah menggelar pertemuan dengan komisi yang mengajukan rancangan kebijakan itu.

Peran besar Hizbullah -- dengan tiga dari 30 kursi di kabinet -- mencerminkan besarnya pengaruh yang diperoleh kelompok itu dari keterlibatan mereka di Suriah serta dukungan dari aliansi-aliansi mereka dalam pemilihan legislatif pada Mei lalu.

Partai-partai yang bersaing di Lebanon menyepakati pemerintah persatuan baru setelah hampir sembilan bulan berseteru pascapemilu legislatif.


BACA JUGA : Menakjubkan, Pesawat Terbesar di Dunia Terbang untuk Pertama Kalinya

 
Jarrah mengatakan komisi kebijakan telah menyelesaikan tugasnya dan dokumen tersebut akan setujui oleh kabinet pada Rabu, sebelum diajukan ke parlemen. Komisi itu juga merekomendasikan kebijakan mengenai pengungsi Suriah di Lebanon serta reformasi ekonomi.

Pemerintah AS telah meminta pemerintah baru Lebanon untuk menjamin bahwa sumber daya mereka tidak akan digunakan untuk membantu Hizbullah, gerakan yang AS anggap sebagai organisasi teroris.

R1/Hee