Gelar Aksi Damai, MPC Pemuda Pancasila Inhil Desak Tutup Hiburan Malam Berkedok Karaoke

Gelar Aksi Damai, MPC Pemuda Pancasila Inhil Desak Tutup Hiburan Malam Berkedok Karaoke

8 Agustus 2019
Aksi damai massa MPC Pemuda Pancasila Inhil desak ditutupnya gelper dan hiburan malam berkedok karaoke

Aksi damai massa MPC Pemuda Pancasila Inhil desak ditutupnya gelper dan hiburan malam berkedok karaoke

RIAU1.COM - Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar aksi damai di Kantor Bupati Inhil, Kamis 8 Agustus 2019.

Dalam aksi tersebut, Pemuda Pancasila Inhil menyampaikan 3 tuntutan kepada pihak-pihak yang memegang kebijakan masyarakat.

Tuntutan tersebut yakni, meminta pihak pemegang kebijakan untuk mencabut izin dan menutup tempat-tempat gelanggang permainan (gelper) diduga  digunakan untuk perjudian.

Memberikan teguran keras kepada pejabat yang memberikan izin gelper, serta meminta pihak DPRD Inhil melalui komisi terkait yang menangani hal-hal sosial kemasyarakatan untuk memberikan pengawasan dan teguran kepada pemilik usaha yang diduga menyalahgunakan izin.

Ketua Umum MPC PP Inhil, Robby Cahyadi mengatakan, pihaknya sudah menyatakan sikap untuk meminta Pemkab Inhil agar dapat menutup gelper yang ada di Inhil, khususnya di wilayah Kota Tembilahan.

"Kita juga meminta tutup lokasi hiburan malam yang berkedok karoke keluarga dalam waktu 3x24 jam," tegas Robby.

Ditambahkannya, tempat-tempat yang dimaksud dianggap jadi faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di Inhil, tingginya transaksi narkoba.

Selain itu juga memicu adanya prostitusi serta dampak buruk anak di bawah umur dan menimbulkan dampak anak putus sekolah. "Apabila dalam 3x24 jam tidak ditutup, maka kami akan mendatangkan massa," tegasnya.

Hal senada disampaikan, Korlap Aksi, Said Anel Osman. Ia menyebut, jika di lokasi gelper banyak anak-anak di bawah umur yang bermain di sana di jam sekolah.

Di lokasi hiburan keluarga yang berkedok karoke itu, juga terdapat penjualan minuman haram yang ilegal serta praktek prostitusi.

"Disinyalir adanya oknum pengambil kebijakan yang melegalkan kebijakan tersebut hingga terus berlangsung. Itu bertentangan dengan Perda yang ada di Inhil," ungkap Said Anel.

Sementara itu, Bupati Inhil yang diwakili oleh Asisten 3 Administrasi Umum Setdakab Inhil, RM Sudinoto menyampaikan, saat ini Bupati sedang rapat karlahut di Istana Negara, sehingga tidak bisa hadir.

"Saya harap Pemuda Pancasila untuk dapat bersabar, akan saya sampaikan ke Bupati, jawaban Bupati akan saya sampaikan kepada Pemuda Pancasila," janjinya.

Aksi damai di halaman kantor Bupati Inhil tersebut diakhiri dengan penyerahan rantai sebagai simbol penutupan gelper dan hiburan malam dari PP Inhil kepada Asisten 1 Setdakab Inhil.