Rabu, 16 Oktober 2019

HUKUM

Kantor Kemenkumham NTB Disegel, Ribuan Massa Tolak SK Penetapan TGB Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW

news24xx


TGB Zainul Majdi.  TGB Zainul Majdi.

RIAU1.COM - Pengunjuk rasa menyegel Kantor Kanwil Kemenkumham NTB. Mereka menolak TGB atau Tuan Guru Bajang Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW. 

Seperti dilansir  bisnis.com, Kamis, 19 September 2019, Ribuan massa Nahdlatul Wathan melakukan unjuk rasa menolak SK Kemenkumham yang menetapkan Muhammad Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNW.



BACA JUGA : Dugaan Pelanggaran Bawa Senpi Saat Demo, 6 Anggota Polres Kendari Segera Disidang Disiplin

Iklan Riau1
 

Unjuk rasa yang diikuti penyegelan Kanwil Kemenkumham NTB itu terkait terbitnya SK Menkumham Nomor AHU-0000810.AH.01.08 tahun 2019 pada 10 September 2019.

SK tersebut memuat nama Muhammad Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW.

Sekretaris Wilayah Pemuda NW Muhammad Fihirudin dalam aksinya menyampaikan protes atas keluarnya SK tersebut.

Hal itu karena sebelumnya PBNW di bawah pimpinan Muhammad Zainul Majdi telah dibatalkan sebagai badan hukum oleh Kemenkumham melalui Nomor: AHU-26.AH.01.08 Tahun 2016.

Fihirudin menilai, Menkumham tidak konsisten soal SK yang diterbitkan tersebut. Kontradiksi dengan SK tahun 2016.

Karena itu, dia mewakili massa menyatakan secara tegas menolak dan meminta Menteri Hukum dan HAM mencabut SK Menkumham Nomor AHU-0000810.AH.01.08 Tahun 2019 pada 10 September 2019.

Sementara itu, Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat tetap beraktivitas di tengah unjuk rasa dari massa Nahdlatul Wathan, Rabu (18/9/2019).

"Aktivitas kami tetap berjalan, tidak sampai mengganggu kami bekerja di dalam," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (NTB) Andi Dahrif Rafied yang ditemui di kantornya, Rabu.

Bahkan kegiatan di luar seperti perlombaan yang digelar Kemenkumham NTB di Hotel Grand Legi Mataram dengan tema Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) bagi masyarakat desa tetap berjalan.



BACA JUGA : KPK Kebut OTT 2 Kepala Daerah Sebelum UU Hasil Revisi Berlaku Besok

 

Namun demikian, Kakanwil Kemenkumham NTB berharap kegiatan unjuk rasa yang berlangsung sejak Rabu pagi dapat terlaksana dengan tertib.

"Saya menganggap mereka [peserta unjuk rasa] masih santunlah, namanya santri, orang-orang terdidik semua yang ada di sini. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan," kata Andi.

R1/Hee 





Loading...