Rabu, 24 Juli 2019

HUKUM

Gubernur Kepri Kena OTT KPK, Mendagri: Tak Pengaruhi Penggabungan Pemko-BP Batam

news24xx


Gubernur Kepri Nurdin Basirun usai diperiksa KPK, Jumat.  Gubernur Kepri Nurdin Basirun usai diperiksa KPK, Jumat.

RIAU1.COM - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun kena OTT KPK terkait kasus reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. 

Meski demikian, hal itu tidak akan mempengaruhi rencana penggabungan Pemko-BP Batam. 

Kementerian Dalam Negeri memastikan penangkapan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun tidak mengubah rencana penggabungan pemerintahan kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan dirinya hari ini, Jumat (12/7/2019) memanggil Wakil gubernur (Wagub) dan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



BACA JUGA : Majelis Hakim Vonis Bebas 2 Terdakwa Kasus Pemalsuan SK Menhut, PH Pelapor Nilai Ada Konflik Kepentingan

 

Dirinya juga akan memastikan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tidak lumpuh.

Termasuk memastikan seluruh rencana yang telah ditetapkan terkait upaya percepatan pertumbuhan investasi di Kepulaun Riau seperti penggabungan BP Batam ke Walikota Batam terlaksana dengan baik.

“[Pemerintahan] jalan terus, jangan sampai pemerintahan terganggu [karena kasus hukum]. Penegakan hukum silahkan jalan, berproses, Wagub akan kooperatif menjelaskan dengan detail sehingga tata kelola pemerintahan akan jalan terus,” kata Tjahjo di Istana Wakil Presiden, Jumat (12/7/2019), seperti dilansir bisnis.com. 

Menurut Tjahjo, dirinya sangat terkejut dan sedih atas penangkapan Gubernur Kepri dalam Operasi tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasalnya dalam dua tahun terakhir pihaknya sangat intensif berkomunikasi dengan gubernur menyiapkan integrasi pemerintahan di Batam.



BACA JUGA : Kasus Pemalsuan SK Menhut, Mantan Kadisbun Siak dan Direktur PT DSI Divonis Bebas

 

“Dan setiap hal yang menyangkut asset Pemkot Batam kami tembuskan juga suratnya ke KPK. Untuk terus komunikasi dan berkoordinasi,” katanya.

Tjahjo menambahkan sebagai salah satu target utama pengembangan investasi, pihaknya di tengah permasalahan hukum ini akan tetap mendorong Kepri sebagai tujuan investasi dan wisata.
 
“Yang semuanya harus sesuai mekanisme dan peraturan,” katanya.

R1/Hee