Selasa, 22 Oktober 2019

HUKUM

Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi

news24xx


Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

RIAU1.COM - Kasus dugaan suap Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur terus ditelusuri KPK. 

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan pada 5 lokasi  di Jawa Timur selama dua hari, Rabu hingga Kamis (10-11/7/2019) malam.

Penggeledahan tersebut bagian dari proses penyidikan perkara suap Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kab. Tulungagung TA 2015-2018.



BACA JUGA : Terobosan Penanganan Kasus Karhutla, Polda Riau Inisiasi Criminal Justice Sistem

Iklan Riau1
 

Penggeledahan pertama dilakukan di kantor Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur pada Rabu (10/7/2019).

"Dari lokasi tersebut disita sejumlah dokumen penganggaran," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (12/7/2019), seperti dilansir bisnis.com. 

Penggeledahan berlanjut keesokan harinya di empat rumah pribadi sejumlah pejabat yang masih aktif ataupun telah pensiun di Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jatim. 

Dari empat lokasi tersebut, lanjut Febri, tim menyita dokumen terkait penganggaran serta barang bukti lain berupa ponsel.

"Penggeledahan dilakukan terkait dengan sumber dana APBD Tulungagung dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur," kata Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono sebagai tersangka suap, Senin (13/5/2019) lalu.

Penetapan tersangka Supriyono merupakan hasil pengembangan perkara dari dugaan suap kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018.

Supriyono diduga menerima uang setidaknya sebesar Rp4,88 miliar dalam kurun waktu 2015—2018 dari Bupati Tulungagung Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung. 

Uang yang diterima dari Bupati Tulungagung dan kawan-kawan tersebut diduga sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. 

Dalam persidangan sebelumnya, terungkap pula adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD Supriyono untuk biaya unduh anggaran Bantuan Provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik DAU, DAK, maupun Banprov yang dikumpulkan dari uang fee para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. 

Adapun dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar.

Rinciannya, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014—2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.



BACA JUGA : KPK Dinilai Cari Popularitas di Kasus PLTU Riau-1, Sofyan Basir Minta Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi

 

Penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014—2018. Fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar. 

Atas dugaan tersebut, Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

R1/Hee 





Loading...
DN05 | Desktop - Read Right Side 300px