Rabu, 24 April 2019

HUKUM

Respon Kecurangan Pemilu, MA Sebut Pengerahan 'People Power' di Luar Koridor Hukum

news24xx


Ketua Kamar TUN MA Supandi. Foto: Antara. Ketua Kamar TUN MA Supandi. Foto: Antara.

RIAU1.COM -Pengerahan "people power" dalam menghadapi dugaan kecurangan dalam pemilu seperti yang diucapkan Amien Rais merupakan tindakan di luar koridor hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus menempuh langkah-langkah hukum.

"Kalau 'people power' di luar koridor hukum dan hukum acara," kata Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung Supandi dikutip dari Antara, Jumat (5/4/2019).

Terdapat dua pelanggaran dalam pemilu, yakni pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang penyelesaiannya berbeda. Untuk pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan menentukan untuk dilanjutkan ke pengadilan tata usaha negara atau pengadilan pidana.



BACA JUGA : Dirut PLN Sofyan Basir Tersangka Suap Proyek PLTU Riau 1 Punya Kekayaan Rp 119,9 M

"Jadi pelanggaran administrasi pemilu itu harus sudah diselesaikan sebelum masa pencoblosan. Ada dua pelanggaran administrasi pemilu atau tindak pidana pemilu," kata Supandi.

Sementara setelah proses pencoblosan, apabila terdapat sengketa hasil pemilu yang akan menangani adalah Mahkamah Konstitusi.



BACA JUGA : Dirut PLN Jadi Tersangka, PLTU Riau 1 Awalnya Diajukan PT Samantaka Batubara

Sebelumnya, Amien Rais menjadi salah satu peserta aksi 313, yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Dalam acara tersebut, Amien mengatakan kalau terjadi kecurangan dalam pemilu, langkah yang ditempuhnya tidak melalui jalur di Mahkamah Konstitusi, namun menggunakan "people power".